RakyatPos.id – Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Tanah Air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, pihak universitas dikabarkan melarang sepenuhnya mahasiswanya untuk berhijab.
Mantan calon mahasiswa Unhan berinisial AW menceritakan kisahnya.
AW mengaku sebelumnya hanya mendengar rumor pihak universitas tidak memperbolehkan mahasiswanya berhijab.
Namun ketika AW mengetahui hal tersebut, belum ada peraturan tertulis resmi dari pihak universitas yang menyatakan hal tersebut, sehingga AW tetap mendaftar.
AW terdaftar sebagai mahasiswa Kedokteran Militer Universitas Pertahanan, dan resmi diterima sebagai calon taruna Universitas Pertahanan, meski 15 jam kemudian ia memilih mengundurkan diri karena tidak diperbolehkan berjilbab.
Pada proses seleksi dan pendaftaran, calon mahasiswa berhijab diberikan kesempatan dan difasilitasi sebagaimana mestinya.
Di akun resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PMB) Unhan, calon mahasiswa berhijab juga diberikan petunjuk pakaian yang harus dikenakan saat ujian, tanpa ada instruksi melepas hijab.
“Para hijaber memang diberi kesempatan dan difasilitasi saat mengikuti tes, namun tidak diberikan pilihan setelah dinyatakan lulus sebagai pelajar,” tulis AW di akun Instagram @wafaahdina.
AW bercerita lebih banyak.
Dalam proses pendaftaran; wawancara, tes kesehatan, dan lain sebagainya, pengawas sudah berkali-kali memperingatkan tentang kewajiban melepas jilbab.
Namun lolos ke tahap berikutnya dengan tetap diperbolehkan berhijab, AW merasa mempunyai harapan untuk terus berhijab meski sudah berstatus pelajar.
Namun harapan itu tiba-tiba runtuh.
AW yang sudah dinyatakan diterima sebagai calon taruna Universitas Pertahanan kembali diberikan teguran oleh dosen pembimbing yang notabene berhijab.
Saat dia menandatangani kontrak menjadi calon taruna dia terkejut.
“Bagi yang berhijab, berarti mulai siang ini tidak lagi berhijab karena akan dipotong rambutnya,” tegas pengawas hijab tersebut.
Saat penandatanganan kontrak, AW kembali bertanya kepada atasannya tentang aturan tertulis yang menyatakan larangan tersebut.
Sebab, dia melihat tidak ada poin khusus yang menyebutkan aturan seperti itu.
“Iya betul. Tidak ada. Itu arahan XXX saat menjabat Menteri Pertahanan,” lanjutnya menirukan jawaban Universitas Pertahanan.
Saat itu AW masih melakukan negosiasi dengan Universitas Pertahanan agar diperbolehkan tetap berhijab dengan mencontohkan mahasiswa Palestina yang kuliah di Universitas Pertahanan masih diperbolehkan berjilbab.
Namun Universitas Pertahanan tetap menyatakan keberatan dan menyampaikan alasannya.
Oleh karena itu peminatan dan mahasiswa asing tidak terikat dengan peraturan negara Indonesia.
Setelah itu, alih-alih menandatangani kontrak, AW memutuskan untuk menandatangani surat pengunduran diri sebagai calon mahasiswa Kedokteran Militer di Unhan.
Ketika berita ini mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, masyarakat mulai mengkritik kebijakan universitas tersebut.
Kebijakan ini dinilai terlalu diskriminatif terhadap perempuan muslim dan menghambat kebebasan beragama.
Padahal dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan adil serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan pluralisme bangsa.
Melarang pelajar berhijab merupakan tindakan yang melanggar hukum.
AW menambahkan, penggunaan hijab bagi prajurit wanita juga telah diatur dalam Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pakaian Seragam Dinas Tentara Nasional Indonesia, namun mengapa pelajar dilarang berhijab dalam prosesnya?
AW kemudian menyarankan kepada Unhan agar kedepannya aturan tersebut dibuat secara tertulis dan ditetapkan secara resmi sejak penerimaan mahasiswa baru, agar tidak ada lagi calon mahasiswa yang mengalami hal serupa.
