RakyatPos.id – Kritik pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti persoalan prioritas APBN.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Connie mempertanyakan keputusan pemerintah menggalang donasi untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), saat Presiden Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kenegaraan ke Paris.
Kritik tersebut disampaikan Connie melalui akun media sosial pribadinya. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat diajak berdonasi kepada korban bencana, padahal sejumlah agenda pemerintah di luar negeri menggunakan APBN.
“Ke Paris pakai APBN, tapi korban gempa NTT malah diajak buka donasi,” demikian kritik Connie yang beredar di media sosial dengan caption, “POV: RSJ, Sudah Siap?”. Dikutip Pojoksatu.id dari Instagram @connierahakundinibakrie Jumat 21 Agustus 2026
Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah mengajak masyarakat memberikan bantuan kepada korban gempa NTT pada acara Karnaval Kerukunan Nusantara Bersatu di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (17/8/2026).
Dalam acara ini, masyarakat diperkenalkan dengan saluran donasi melalui kode QR yang ditampilkan di lokasi.
Penggalangan dana tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga NTT yang terkena dampak bencana.
Namun narasi bahwa korban gempa NTT hanya mengandalkan sumbangan masyarakat perlu dilihat lebih utuh.
Pemerintah Klaim 253 Ton Logistik Sudah Dikirim
Pemerintah menyatakan penanganan bencana NTT tetap menggunakan sumber daya negara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, atas instruksi Presiden Prabowo, pemerintah telah mengirimkan logistik sebanyak 253 ton hingga hari kelima pascabencana, Rabu (19/8/2026).
Jadi dari hari pertama sebanyak 27 ton hingga hari kelima logistik yang terangkut sebanyak 253 ton, kata Teddy.
Bantuan tersebut terdiri dari makanan, minuman, tenda, peralatan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.
Pemerintah juga menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat penyaluran bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere.
Dari Labuan Bajo, bantuan diarahkan ke sejumlah daerah seperti Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sedangkan Posko Maumere merupakan titik distribusi Sikka, Ende dan Nagekeo.
Pendistribusiannya juga dilakukan melalui berbagai jalur. Pemerintah mengerahkan pesawat, helikopter, jalur darat, dan kapal TNI Angkatan Laut untuk mendukung penanggulangan bencana.
Lima Pesawat Kembali Membawa Bantuan
Rabu pagi, pemerintah kembali memberangkatkan lima pesawat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kelima pesawat tersebut membawa sekitar 65 ton logistik untuk masyarakat terdampak gempa.
Teddy menjelaskan, penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap sejak hari pertama bencana. Totalnya kemudian mencapai 253 ton pada hari kelima.
“Pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana. Sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan bisa berjalan cepat, dan seluruh logistik bisa secepatnya diterima oleh masyarakat,” kata Teddy.
Data ini penting dalam membaca kritik Connie. Sebab, penggalangan donasi di Monas bukan satu-satunya sumber bantuan bagi korban gempa NTT.
Lalu, mengapa pemerintah tetap membuka donasi?
Di sinilah kritik Connie menjadi menarik jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik.
Penggalangan dana masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial.
Pemerintah sendiri dalam Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara mengajak masyarakat untuk membantu warga yang terdampak bencana.
Kementerian PANRB juga menyebut peringatan HUT RI ke-81 ini menjadi momentum untuk saling menguatkan, termasuk bagi masyarakat terdampak gempa NTT.
Namun dari sisi kritik fiskal, masyarakat masih dapat mempertanyakan batasan antara bantuan negara dan sumbangan masyarakat.
Pertanyaannya bukan hanya apakah masyarakat dapat berdonasi, namun apakah kebutuhan para korban bencana telah sepenuhnya dipenuhi melalui anggaran dan sumber daya negara.
Apalagi, pemerintah telah menunjukkan kemampuan mengerahkan pesawat, kapal TNI, personel, logistik, dan pos distribusi untuk menangani dampak gempa.
Kritik Connie menyoroti prioritas
Dengan demikian, kritik Connie bisa dibaca sebagai pertanyaan mengenai prioritas penggunaan sumber daya negara.
Kunjungan Prabowo ke Paris pada April 2026 memang merupakan agenda diplomasi resmi.
Presiden bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée untuk membahas penguatan hubungan strategis kedua negara.
Namun, data dari sumber yang ditemukan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa biaya kunjungan ke Paris mempunyai hubungan langsung dengan penggalangan donasi untuk gempa NTT.
Oleh karena itu, membandingkan kedua agenda tersebut secara nominal memerlukan data anggaran yang lebih rinci.
Yang lebih relevan adalah pertanyaan bagaimana pemerintah menentukan prioritas antara kebutuhan dalam negeri, agenda diplomasi luar negeri, dan penanggulangan bencana.
Sumbangan bukan bukti bahwa pemerintah lepas tangan
Kehadiran donasi QR di acara-acara pemerintahan juga tidak serta merta membuktikan bahwa negara telah melepaskan tanggung jawabnya terhadap korban bencana.
Fakta yang ada justru menunjukkan pemerintah telah mengirimkan ratusan ton logistik dan mengerahkan berbagai moda transportasi ke wilayah terdampak.
Di sisi lain, keberadaan program donasi masih membuka ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan transparansi pengelolaannya.
Masyarakat tentu perlu mengetahui siapa pengelola dananya, berapa jumlah dana yang terkumpul, dan ke mana bantuan akan disalurkan.
Dengan begitu, donasi tidak hanya berhenti sebagai simbol solidaritas pada suatu acara, namun benar-benar dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
Kritik Menghadapi Data Pemerintah
Kritik Connie pada akhirnya menghadirkan dua sisi yang perlu dibaca secara bersamaan.
Di satu sisi, penggalangan donasi untuk korban gempa NTT menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan dan prioritas APBN.
Di sisi lain, pemerintah menunjukkan penanggulangan bencana tetap menggunakan sumber daya negara dengan mengirimkan logistik sebanyak 253 ton hingga hari kelima.
Hingga saat ini, Prabowo belum berkunjung ke NTT untuk menemui langsung para korban terdampak, hanya menteri yang kini turun dan mengunjungi korban bencana di NTT.
Oleh karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekedar “pemerintah membantu atau tidak”, namun seberapa besar bantuan negara yang telah sampai kepada para korban, seberapa efektif penyalurannya, dan bagaimana sumbangan masyarakat akan melengkapi bantuan tersebut.
Masyarakat kini tinggal menunggu transparansi selanjutnya: berapa dana donasi yang terkumpul dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada korban gempa NTT.***



















