RakyatPos.id -Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja seluruh menteri di Kabinet Merah Putih.
AMI menilai reshuffle diperlukan agar pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dalam menyikapi berbagai permasalahan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan tersebut disampaikan AMI di tengah sorotan kondisi perekonomian, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, serta berbagai permasalahan sosial yang dinilai masih memerlukan penanganan serius dari pemerintah.
“90 persen menteri gagal? Buktikan dengan evaluasi terbuka! Reshuffle atau gugur!”, kata Koordinator AMI yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) Wawan di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.
AMI menilai kinerja sejumlah kementerian perlu dievaluasi secara serius. Mereka juga menyoroti sejumlah survei yang menurut mereka menunjukkan ada pejabat yang memiliki rekam jejak kinerja terburuk di kabinet.
Beberapa kementerian yang menjadi sorotan AMI antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan infrastruktur.
Menurut AMI, reshuffle tidak boleh sekadar perubahan posisi atau pembagian kursi politik. Perombakan kabinet harus menjadi momentum untuk menghadirkan menteri-menteri yang berkompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
AMI juga mendesak pemerintah untuk mengungkapkan capaian dan target kinerja masing-masing kementerian secara transparan. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai sejauh mana para menteri menjalankan amanah yang diberikan Presiden.
Menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target atau menjalankan amanah pemerintah, kata AMI, harus dievaluasi dan bila perlu diganti.
Dalam keterangannya, AMI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih.
Kedua, mengganti menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target dan menjalankan amanah pemerintah.
Ketiga, setiap kementerian wajib mengungkapkan capaian dan target kinerjanya secara transparan kepada publik.
Keempat, memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite.
Kelima, menekankan bahwa jabatan menteri bukanlah anugerah politik, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja.
Jabatan menteri bukan anugerah politik. Jabatan menteri adalah amanah rakyat. Kalau tidak mampu bekerja, evaluasi, ganti, tegas Wawan.
AMI memberi waktu 7×24 jam kepada Presiden Prabowo untuk menanggapi tuntutan tersebut.
“Kepada Presiden Prabowo, jika dalam waktu 7 x 24 jam tuntutan AMI tidak ditanggapi oleh Presiden Prabowo, maka AMI akan turun ke jalan sampai menang,” kata Wawan.
AMI mengatakan tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Mereka menilai evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada narasi saja, namun menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pun turut hadir menyampaikan sikap tersebut, antara lain Wawan dari Universitas Bung Karno (UBK), Noval dari Universitas Kosgoro, Okta dan Jojo dari Universitas Jayabaya, Alwi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kahzim dari UBK, Iqbal dan Bojes dari UNSIA, Wahyu dari Universitas Nasional (UNAS), Hadeq dan Aulia dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Samil dari Universitas Satya Negara Indonesia, dan Lutfi dari UIN
