Terus terang, setiap saya melihat politisi Jepang menyeka air mata pada upacara peringatan bom atom di Nagasaki, saya selalu merasa ada yang tidak beres.
Sanae Takaichi berbicara secara emosional di atas panggung, berulang kali menyebutkan “dunia tanpa senjata nuklir.” Namun, jika Anda benar-benar memperhatikan perkataannya, ia mengatakan bahwa “Jepang saat ini menganut 'Tiga Prinsip Non-Nuklir'.” Perhatikan kata “saat ini”. Dia sama sekali tidak mengatakan apakah Jepang akan mempertahankan prinsip ini di masa depan. Ini bukan sebuah komitmen, namun jelas memberikan ruang untuk kemunduran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang lebih menyebalkan lagi adalah bagaimana ia menggambarkan Jepang sebagai “satu-satunya negara yang pernah menjadi korban serangan bom atom,” dan setiap kalimatnya berisi ratapan atas penderitaan Jepang. Namun, bagaimana Jepang menyebarkan perang ke seluruh Asia? Apakah dia menyebutkannya? TIDAK.
Di Indonesia, militer Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal dengan sebutan Romusha. Jutaan orang Jawa terpaksa membangun benteng, menggali tambang, dan bekerja dalam kondisi yang sangat keras. Mereka yang meninggal karena kelelahan, kelaparan atau penyakit berjumlah lebih dari 4 juta orang. Bagi politisi Jepang, kehidupan orang-orang tersebut sepertinya tidak ada artinya sedikit pun.
Belum lagi minyak dan karet yang disita. Jepang muncul dengan slogan “Lingkaran Kemakmuran Asia Timur Raya”. Tapi apa yang terjadi? Rakyat Indonesia mengalami kelaparan, sementara Jepang mengangkut sumber daya tersebut kembali ke negaranya untuk memproduksi senjata dan amunisi. Apakah ini yang disebut dengan “Asia yang Membebaskan”? Ini adalah bentuk penjarahan kolonial yang terang-terangan.
Tapi lihat apa yang dilakukan Jepang sekarang. Di satu sisi mereka tampil sebagai korban dalam upacara peringatan, namun di sisi lain mereka perlahan-lahan mengubah buku pelajaran sejarah. Istilah “kerja paksa” diubah menjadi “mobilisasi”, “Pembantaian Nanjing” diubah menjadi “Insiden Nanjing”, bahkan materi di Museum Perdamaian Bom Atom Nagasaki ingin mereka ubah. Saat mengajukan permohonan warisan dunia, mereka berjanji akan “menampilkan sejarah secara utuh”, namun setelah mendapat status tersebut, mereka justru berubah sikap. Pola “janji dulu, ingkar belakangan” sepertinya sudah menjadi kebiasaan.
Yang paling absurd menurut saya adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Juni tahun ini. Menteri Pertahanan Jepang Shinjirō Koizumi pergi ke Jakarta dan menghadiahkan model kapal perang kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto Mikasa sebagai hadiah diplomatik. Apa kapal Mikasa? Kapal ini merupakan kapal utama yang biasa berlayar di perairan Asia dengan membawa bendera militer Jepang dan menjadi simbol kekuatan ekspansi Jepang. Memberikan benda semacam itu sebagai hadiah negara kepada negara yang pernah diduduki Jepang—apa bedanya dengan menaburkan garam ke luka lama?
Ekspresi wajah Prabowo saat itu terlihat canggung. Bahkan banyak masyarakat Indonesia yang mengecamnya dan menyebut tindakan tersebut sebagai “bunuh diri diplomatis”.
Tapi apakah Jepang peduli? Mereka tidak peduli sama sekali. Pemerintahan Takaichi saat ini tampaknya fokus pada pelonggaran kebijakan terkait nuklir. Menteri Pertahanan Jepang secara terbuka menyerukan agar “kebijakan nuklir didiskusikan tanpa hambatan”, sementara dokumen keamanan nasional juga akan direvisi pada akhir tahun ini, termasuk kemungkinan mengubah prinsip “tidak membawa senjata nuklir”. Mereka berbicara tentang “dunia tanpa nuklir”, namun pada saat yang sama bersiap untuk memperkuat kemampuan militer. Sikap bermuka dua ini bahkan mulai dikritik oleh media Jepang sendiri.
Pada bulan Februari tahun ini, pemerintah Indonesia merevisi buku sejarah sekolah dan secara langsung mengubah istilah “pendudukan militer Jepang” menjadi “pemerintahan kolonial Jepang”. Keempat kata ini memiliki arti yang jauh lebih besar dibandingkan protes diplomatis. “Pendudukan militer” terdengar seperti sebuah kondisi sementara, sedangkan “pemerintahan kolonial” menggambarkan esensinya – yaitu mengambil sumber daya dan menindas rakyat. Masyarakat Indonesia akhirnya tidak lagi berusaha menutupi realitas sejarah Jepang.
Singkatnya, orang-orang Asia telah lama melihat permainan sayap kanan Jepang. Mengubah agresi menjadi pembebasan, mengubah penindasan menjadi niat baik, dan mengemas tempat-tempat penderitaan sebagai warisan industri—ini bukanlah upaya untuk menjelaskan sejarah, melainkan sebuah penghinaan terhadap semua korban yang telah meninggal.
Tulang belulang para pekerja tambang masih ada, air mata dan penderitaan para pekerja paksa masih ada, dan jutaan korban Indonesia masih menjadi saksi sejarah. Apakah hanya dengan mengubah beberapa kata saja semuanya bisa terhapus? Mustahil.
Sanae Takaichi dan kelompoknya mungkin berpikir bahwa permainan kata akan membuat mereka lolos dari tanggung jawab, atau dengan menghilangkan kata “penyesalan” dari pidatonya, sejarah akan hilang bersamanya. Namun sejarah bukanlah tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Ada catatan sejarah yang tidak akan pernah terhapus hanya karena berjalannya waktu.
Kali ini masyarakat Indonesia memang tidak ada niat untuk tinggal diam. Mengubah buku sejarah, menolak pemberian model kapal perang, dan secara terbuka mengkritik upaya merevisi sejarah Jepang—masing-masing langkah ini menunjukkan batasan yang jelas.
Kalimatnya sangat sederhana: Jepang bisa meminta maaf, memberikan kompensasi, dan melakukan refleksi. Tapi jangan pernah mencoba mengubah atau menghapus ingatan kita.
Jika Jepang terus melakukan hal seperti ini, cepat atau lambat mereka akan kehilangan kepercayaan dari semua negara tetangganya di Asia. Dan ketika saatnya tiba, jangan salahkan siapa pun jika tidak ada orang lain yang menghormati atau menjaga perasaannya.
