RakyatPos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi dugaan pengkondisian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Penyidik menemukan adanya pembahasan yang berujung pada pemeriksaan di tiga wilayah yakni Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Empat Lawang.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, pembahasan terkait penyidikan di sejumlah bidang muncul dalam komunikasi antara tersangka auditor BPK, Titin Rita Lestari, dan tersangka Agusz Dewangara alias Angga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Auditor yang bersangkutan tidak hanya diminta melakukan pemeriksaan di kawasan Muara Enim. Jadi ada beberapa kawasan yaitu Muara Enim, PALI, dan yang ketiga Empat Lawang, kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.
KPK kini mendalami apakah pola yang terjadi pada kasus Muara Enim juga diterapkan di PALI dan Empat Lawang.
Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada kemungkinan pola atau peluang untuk mendalami apakah yang terjadi di Muara Enim sama modelnya dengan di daerah lain, baik yang dilakukan oleh tersangka A atau tersangka T, kata Taufik.
Menurut Taufik, temuan tersebut memperkuat dugaan adanya niat jahat atau mens rea dari tersangka pemeriksa BPK dan Angga untuk mengatur atau mengkondisikan hasil pemeriksaan BPK di wilayah Sumsel.
Namun hal ini masih akan didalami lebih dalam oleh tim penyidik karena fokusnya pada kejadian di Muara Enim, tegasnya.
Namun KPK belum mengalihkan fokus penyidikannya ke PALI atau Empat Lawang. Kasus Muara Enim tetap menjadi fokus utama, sedangkan informasi mengenai dua wilayah lainnya digunakan untuk memperkuat bukti dugaan tindak pidana yang terjadi.
Jadi daripada fokus ke daerah lain, Muara Enim akan jadi fokus tim penyidik, kata Taufik.
KPK juga belum membeberkan apakah Bupati PALI Asgianto telah memberikan uang kepada tersangka dalam kasus ini. Penyidik juga masih mendalami pihak-pihak yang menentukan kawasan yang diduga dikondisikan tersebut, termasuk apakah itu inisiatif tersangka sendiri atau atas perintah pihak lain.
Taufik mengatakan, informasi tersebut masih merupakan bagian dari materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan strategi penyidikan yang belum bisa disampaikan kepada publik.
“Iya tentu materinya sudah ada substansinya di BAP, nanti akan kami sampaikan jika tim sudah lengkap agar tidak mengganggu proses atau ini masih strategi penyidikan yang belum bisa kami sampaikan,” pungkas Taufik.
Kasus dugaan suap terkait audit BPK ini merupakan pengembangan dari operasi Komite Pemberantasan Korupsi (OTT) KPK sebelumnya terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Dalam kasus awal ini, KPK menetapkan dan menahan empat orang tersangka pada Selasa 9 Juni 2026. Mereka adalah Edison selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Adi Triyadi sebagai orang kepercayaan Edison, Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, dan Cory Erin Hardi selaku Marketing PT Millennium Solusi Abadi (MSA).
Dalam pengembangan kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjuk dan menahan Direktur PT MSA Fika Nur Alawi pada Kamis 2 Juli 2026.
Sementara dalam kasus dugaan suap audit BPK, KPK menyebut Agusz Dewangara alias Angga sebagai pihak swasta dan Titin Rita Lestari selaku ASN Perwakilan BPK Sumsel sebagai penerima suap. Keduanya ditahan sejak Rabu 10 Juni 2026.
Dari sisi pemberi, KPK menetapkan Edison dan Fika Nur Alawi sebagai tersangka.
Dalam pengembangan penyidikannya, KPK menemukan proyek pengadaan papan pintar yang menjadi objek kasus sebelumnya juga masuk dalam temuan audit BPK Perwakilan Sumsel saat memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pemeriksaan BPK menemukan sejumlah permasalahan dengan nilai melebihi batas materialitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan tersebut diduga berpotensi mempengaruhi opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Pada Mei 2026, Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk menangani temuan audit tersebut melalui Angga.
Rusdi kemudian meminta Abi Nurwardani menemui Angga melalui perantara bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut terjadi perundingan mengenai biaya yang harus disiapkan untuk mengubah hasil pemeriksaan BPK.
KPK mengungkap Angga meminta bayaran sekitar Rp1,6 miliar. Nilai tersebut dihitung berdasarkan 1 persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2 persen pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Setelah kesepakatan tercapai, Angga diduga berkoordinasi dengan Titin untuk menindaklanjuti perubahan hasil audit. Sementara itu, Abi Nurwardani mengumpulkan dana yang diperlukan, termasuk dari Fika melalui Cory Erin selaku penyedia proyek smart board.
Dari dana yang terkumpul sebesar Rp500 juta, sekitar Rp100 juta diberikan kepada Angga, Rp100 juta kepada Mulyono sebagai perantara, dan sekitar Rp300 juta diserahkan ke Sumsel yang diperuntukkan bagi Edison.
Selain itu, KPK menduga Angga sebelumnya menerima uang sebesar Rp50 juta dari Abi Nurwardani. Penyidik masih mendalami aliran dana tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
