Jayapura, RakyatPos.id – Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Gereja Injili di Indonesia (GIDI) melaporkan, warga Korowai di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi pengungsi internal di berbagai wilayah di sana, kini membutuhkan makanan dan layanan kesehatan.
Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
GIDI, Pdt Jimmy Koirewoa, S.Th mengatakan, warga di wilayah Korowai mengungsi ke sejumlah wilayah yang dianggap aman setelah TNI disebut melakukan operasi militer di wilayah tersebut melalui udara dan darat.
“Dalam proses mengungsi dan melakukan perjalanan mencari tempat aman, warga dilaporkan mengalami berbagai kesulitan, antara lain sakit dan terbatasnya akses terhadap pangan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya,” ujar Pdt Jimmy Koirewoa, S.Th melalui pesan tertulisnya, Sabtu (22/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata dia, berdasarkan informasi yang diterima Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia GIDI dari berbagai pihak di lapangan, operasi tersebut menyebabkan warga sipil tercerai-berai. Ada pula yang pergi ke hutan untuk menyelamatkan diri.
Menurut dia, sebagian warga masih melakukan pencarian terhadap Kingga Kuni. Lainnya dikumpulkan oleh kepala suku, gereja, dan aktivis kemanusiaan.
Informasi awal yang kami terima menyebutkan ada warga sipil yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, antara lain sembilan orang ibu hamil dan sejumlah anak berusia 5, 9, 12, dan 15 tahun, ujarnya.
Ia mengatakan, warga terdampak berasal dari sejumlah daerah, antara lain Pegunungan Bintang, Yahukimo di Provinsi Pegunungan Papua, serta Asmat, Boven Digoel, dan Mappi, Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia GIDI juga mendapat informasi adanya tiga orang tewas di lokasi pengungsian.
“Satu jenazah korban sudah dievakuasi ke kawasan Boven Digoel. Kami masih melakukan verifikasi informasi mengenai jumlah korban dan kondisi warga, melalui jaringan gereja, kepala suku, aktivis dan pihak-pihak di lapangan,” kata Pdt Jimmy Koirewoa.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia GIDI menilai situasi ini menunjukkan masyarakat sipil berada dalam kondisi yang sangat rentan.
Oleh karena itu, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia GIDI menghimbau negara untuk memberikan perlindungan yang serius terhadap masyarakat sipil yang terkena dampak konflik, khususnya di wilayah Korowai, Dekai, Jalan Gunung Kota, dan Suru-Suru, serta wilayah lain di Kabupaten Yahukimo.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia GIDI juga menyampaikan beberapa tuntutan dan imbauan, yakni mendesak negara untuk menghentikan operasi militer di kawasan pemukiman dan kawasan yang berpotensi membahayakan warga sipil.
Mendesak pemerintah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil, terutama perempuan hamil, anak-anak, lansia, orang sakit, serta kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui instansi terkait segera turun tangan melihat dan menangani langsung kondisi warga sipil terdampak di Korowai, Dekai, Jalan Gunung Kota, Suru-Suru, dan wilayah lainnya.
Meminta negara segera membuka akses kemanusiaan mandiri agar bantuan pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya dapat menjangkau masyarakat terdampak.
Mendesak Komnas HAM dan lembaga independen untuk mencari warga yang masih terpisah atau berada di dalam hutan, dengan mengutamakan keselamatan dan kemanusiaan serta melibatkan kepala suku, gereja, dan elemen masyarakat setempat.
Meminta semua pihak yang terlibat konflik untuk menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia untuk perlindungan warga sipil.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia GIDI menekankan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi korban dan tidak boleh kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar akibat situasi konflik bersenjata.
Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keselamatan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan.
“Kami juga mengajak gereja, organisasi kemanusiaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat sipil, serta masyarakat nasional dan internasional untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga sipil di Papua, khususnya masyarakat terdampak di wilayah Yahukimo dan Korowai,” kata Pdt Jimmy Koirewoa.
Sebelumnya, warga di Korowai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Pegunungan Papua dilaporkan mengungsi ke hutan sejak 22 Juli 2026. Warga yang mengungsi tersebut berada di wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan.
Saat itu, sumber RakyatPos.id menyebutkan, warga yang terkonfirmasi mengungsi untuk sementara terdiri dari 26 orang ibu dan satu orang anak. Mereka berada di suatu lokasi di dalam hutan.
Namun menurut sumber tersebut, jumlah pengungsi bisa saja lebih tinggi lagi karena masih banyak tempat yang dijadikan lokasi pengungsian yang belum bisa dipastikan karena berada di hutan luas.
Selain itu, ada masa-masa yang sulit untuk dilewati, tidak adanya jaringan internet atau telepon untuk berkomunikasi.
Postingan warga Korowai di pengungsian yang membutuhkan makanan dan layanan kesehatan pertama kali muncul di RakyatPos.id Papua.
