Sekda Tanggapi “Prabowo Bedebah” dengan Video 500 Ribu Warga, Reaksi Masyarakat

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan mahasiswa bertajuk #Merebut Kemerdekaan yang digelar pada Selasa (18/8/2026), sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam video aksi yang beredar, salah satu orator melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan sempat terdengar seruan, “Prabowo bajingan”.

Orator tersebut juga menyebut Prabowo sebagai presiden yang gagal dan mempertanyakan kondisi pemerintahan yang dinilai tidak mampu menjawab sejumlah permasalahan masyarakat.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perdebatan publik di media sosial.

Namun belum lama ini, akun resmi Sekretariat Kabinet mengunggah video yang memperlihatkan rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 RI bersama massa.

Video tersebut menggunakan thumbnail yang bertuliskan, “IRONI DEMONSTRASI 'PRABOWO BEDEBAH' — 500 RIBU WARGA SAMBU PRESIDEN.”

Unggahan ini kemudian memunculkan polemik baru.

Sejumlah netizen mempertanyakan pilihan narasi yang digunakan dalam konten tersebut.

Mereka menilai penggunaan angka 500 ribu warga dalam narasi seruan “Prabowo bajingan” seolah menempatkan besarnya partisipasi masyarakat dalam perayaan HUT RI sebagai jawaban atas kritik mahasiswa.

Faktanya, kehadiran masyarakat dalam rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan belum tentu bisa diartikan sebagai dukungan politik terhadap Presiden.

Masyarakat bisa hadir karena berbagai alasan, mulai dari mengikuti perayaan kemerdekaan, menikmati hiburan, menghadiri kegiatan masyarakat, hingga sekadar memeriahkan momentum HUT RI.

Oleh karena itu, jumlah peserta suatu perayaan publik tidak serta merta dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan atau dukungan politik terhadap pemerintah.

Di titik inilah persoalan komunikasi publik menjadi sorotan.

Akun resmi pemerintah pada dasarnya mempunyai fungsi menyampaikan informasi mengenai kebijakan, kegiatan dan program pemerintah kepada masyarakat.

Ketika akun tersebut menggunakan narasi yang mempertemukan langsung aksi kritik dengan kerumunan warga di sebuah hajatan kenegaraan, maka pesan yang muncul bisa dibaca lebih lanjut sebagai respons politik terhadap kritik tersebut.

Padahal, kritik mahasiswa dan perayaan kemerdekaan adalah dua hal yang berbeda.

Mahasiswa mempunyai ruang untuk menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah, sementara masyarakat juga berhak menikmati perayaan kemerdekaan tanpa dianggap sebagai bagian dari dukungan politik terhadap pemerintah.

Perdebatan ini menjadi semakin sensitif karena muncul ketika perhatian masyarakat tertuju pada penanganan sejumlah permasalahan bencana.

Salah satunya adalah gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur.

Di tengah penanganan bencana ini, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan dan mengerahkan pejabat dan kementerian terkait.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman misalnya, menyatakan stok beras di NTT mencapai sekitar 39.000 ton dan dipastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dalam jangka panjang.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah datang langsung ke NTT. Pada Kamis (20/8/2026), Gibran mengunjungi korban gempa di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sikka.

Namun Presiden Prabowo Subianto hingga Jumat (21/8/2026) belum melakukan kunjungan langsung ke lokasi gempa NTT.

Situasi ini kemudian menjadi bahan perdebatan publik, apalagi di saat yang sama komunikasi pemerintah di media sosial menghadirkan narasi yang mengadu domba kritik mahasiswa terhadap banyaknya masyarakat yang menghadiri perayaan HUT RI.

Di media sosial, masyarakat juga mempertanyakan prioritas komunikasi pemerintah.

Bagi sebagian orang, persoalannya bukan sekadar apakah 500 ribu orang menghadiri perayaan HUT RI atau sejumlah mahasiswa melontarkan kritik keras kepada Presiden.

Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana pemerintah menyikapi kritik dan membangun komunikasi publik ketika masyarakat di daerah lain sedang menghadapi bencana.

Pemerintah tentunya berhak menunjukkan berbagai prestasi dan kegiatan yang telah dilakukan.

Namun penggunaan akun resmi negara memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan akun pribadi pejabat atau akun dukungan pemerintah.

Setiap narasi yang dipublikasikan melalui saluran resmi pemerintah akan dilihat sebagai bagian dari komunikasi kelembagaan negara.

Oleh karena itu, pilihan kata, gambar, judul, dan konteks sebuah postingan dapat mempengaruhi cara masyarakat membaca sikap pemerintah terhadap kritik.

Dalam kasus video ini, kritik yang muncul tidak hanya mengenai isi video saja, namun juga mengenai kesan bahwa perayaan HUT RI digunakan untuk membandingkan atau menjawab kritik politik yang dilontarkan mahasiswa.

Padahal, dalam negara demokrasi, tingginya partisipasi masyarakat dalam sebuah perayaan nasional tidak menghilangkan hak kelompok lain untuk menyampaikan kritik.

Demikian pula kritik keras dari sebagian mahasiswa tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat menolak pemerintah.

Keduanya merupakan realitas yang bisa terjadi secara bersamaan di negara demokrasi.

Apalagi seruan “Prabowo bajingan” yang disampaikan saat aksi mahasiswa merupakan bentuk ekspresi politik kelompok tertentu dan tidak bisa digeneralisasikan sebagai suara seluruh mahasiswa atau seluruh masyarakat Indonesia.

Pernyataan tersebut juga merupakan pendapat seorang orator aksi, bukan fakta yang dengan sendirinya membuktikan bahwa Presiden Prabowo gagal menjalankan pemerintahan.

Di sisi lain, angka “500 ribu orang” dalam unggahan Sekretariat Kabinet tidak serta merta membuktikan banyaknya masyarakat yang memberikan dukungan politik kepada Presiden.

Di tengah perdebatan tersebut, isu yang menjadi penting adalah bagaimana pemerintah menjaga komunikasi publik agar tidak semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik.

Apalagi, Indonesia sedang menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian besar, mulai dari penanganan korban gempa NTT hingga permasalahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari kebijakan yang diambilnya, namun juga dari cara pemerintah berkomunikasi.

Konten yang seharusnya menjadi dokumentasi kegiatan pemerintah bisa menjadi polemik jika narasinya dianggap memposisikan kritik publik sebagai sesuatu yang harus ditentang, bukan sebagai aspirasi yang perlu didengarkan.

Perdebatan “Prabowo bajingan” versus “500 ribu warga” akhirnya menjadi lebih besar dari sekadar perang narasi di media sosial.

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat yang berada di daerah bencana masih membutuhkan perhatian, bantuan dan jaminan bahwa negara ada untuk mereka.

Sebab, dalam situasi krisis, komunikasi pemerintah bukan sekadar memenangkan perdebatan di media sosial.

Komunikasi pemerintah adalah bagian dari cara negara membangun kepercayaan publik