RakyatPos.id – Hilirisasi dan industrialisasi yang didorong Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter atau peningkatan investasi saja.
Anggota Komisi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hilirisasi harus mampu menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Pandangan tersebut disampaikan Ateng usai mengulas buku Presiden Solusi: Pemecahan Masalah Ala Prabowo Subianto. Buku ini mendokumentasikan sejumlah permasalahan sekaligus ide solusinya, termasuk empat permasalahan utama terkait hilirisasi dan industrialisasi.
Ateng menilai kebijakan pemerintah dalam mengolah sumber daya alam dalam negeri sudah berada pada jalur yang strategis. Namun orientasinya harus diperluas agar Indonesia tidak sekadar beralih dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk setengah jadi.
“Jangan sampai kita hanya beralih dari ekspor bijih mentah ke ekspor barang setengah jadi, sementara teknologi, keuntungan, dan lapangan pekerjaan yang berkualitas tetap dikuasai pihak luar,” kata Ateng, Sabtu (22/8/2026).
Ateng menilai Indonesia masih menghadapi jebakan ekonomi ekstraktif. Sejumlah komoditas strategis memang telah melalui proses pengolahan sebelum diekspor, namun nilai tambah, penerimaan negara, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dinilai masih dapat ditingkatkan.
Oleh karena itu, larangan ekspor bahan mentah dan pembangunan fasilitas pengolahan tidak boleh dianggap sebagai tujuan akhir. Menurut Ateng, kedua kebijakan tersebut menjadi landasan awal membangun rantai industri yang lebih panjang.
“Pemerintah perlu memastikan rantai nilai terus diperluas hingga menghasilkan produk akhir yang memiliki kandungan teknologi tinggi dan bernilai tambah,” kata politikus PKS ini.
Dia mencontohkan komoditas nikel. Menurut dia, keberhasilan hilirisasi nikel tidak hanya dilihat dari kemampuan memproduksi nikel pig iron, feronikel, atau battery intermediet.
Rantai industri nikel, kata dia, perlu terus dikembangkan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dengan penguasaan teknologi dalam negeri yang semakin kuat.
Setiap proyek hilir juga perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Indikator tersebut meliputi nilai tambah dalam negeri, tingkat kandungan lokal, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, pendapatan daerah, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Di bidang energi, Ateng mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dan solar. Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah pengembangan gasifikasi batubara menjadi dimetil eter (DME) dan penguatan program biodiesel B50.
Namun, dia mengingatkan kebijakan substitusi impor harus didasarkan pada kajian yang mendalam, termasuk perhitungan beban fiskal dan risiko teknologi.
“Jangan memaksakan proyek DME jika masih bergantung pada subsidi besar atau teknologi pemegang lisensi asing,” tegasnya.
Ateng juga meminta pemerintah tidak menutup peluang pengembangan gasifikasi batu bara menjadi metanol dan syngas. Menurut dia, kedua produk tersebut memiliki pasar industri yang lebih luas dan berpotensi untuk diintegrasikan dengan rantai industri lainnya.
“Negara harus memilih proyek yang paling rasional, risikonya paling rendah, dan manfaat bersihnya paling besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara untuk program B50, dia meminta pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap harga pangan dan lingkungan.
Perlindungan terhadap petani sawit mandiri juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut agar peningkatan kebutuhan bahan baku tidak menimbulkan permasalahan baru di tingkat masyarakat.
Ateng juga menyoroti restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional.
Menurut dia, konsolidasi BUMN yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan tumpang tindih fungsi, bisa memperkuat kapasitas pembiayaan dalam negeri jika dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian.
Namun restrukturisasi tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan jumlah perusahaan.
Ia menilai proses ini harus dibarengi dengan audit independen, pemilihan direksi dan komisaris berdasarkan prestasi, serta perlindungan terhadap pekerja.
“Dana negara dan aset BUMN harus ditempatkan pada proyek-proyek yang bankable dan bermanfaat bagi bangsa,” ujarnya.
Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan teknologi dan dinamika pasar global. Ateng mencontohkan perkembangan teknologi baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP) yang berpotensi mempengaruhi permintaan nikel di segmen tertentu.
Oleh karena itu, strategi investasi dan akuisisi teknologi oleh negara tidak cukup hanya sekedar mengejar kepemilikan aset atau akses terhadap teknologi asing.
Indonesia, kata dia, harus mempunyai kemampuan menyerap, mengembangkan, dan pada akhirnya memproduksi teknologi sendiri.
“Setiap akuisisi Danantara harus berpasangan dengan konsorsium BRIN, universitas, politeknik, dan industri nasional, disertai dengan target transfer teknologi, pengembangan talenta, dan paten yang jelas,” jelasnya.
Ateng juga mendorong agenda hilir tidak terlalu terkonsentrasi pada sektor pertambangan dan energi.
Sektor-sektor yang lebih padat karya seperti perikanan, rumput laut, kakao, rempah-rempah, minyak atsiri, pangan, dan hasil hutan non-kayu dinilai mempunyai peluang besar untuk dikembangkan, terutama di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan.
Untuk memastikan hilirisasi berdampak lebih luas, Ateng mendorong empat agenda perbaikan dalam peta jalan hilirisasi nasional.
Pertama, mengubah ukuran keberhasilan hilirisasi agar tidak hanya mengandalkan nilai investasi dan keuntungan perusahaan.
Kedua, mengkalibrasi ulang proyek energi berdasarkan kelayakan ekonomi, teknologi, fiskal, dan manfaat bersih bagi masyarakat.
Ketiga, mendorong terwujudnya smelter ramah lingkungan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Keempat, membangun kedaulatan teknologi sekaligus memastikan hilirisasi berjalan inklusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Menurut Ateng, seluruh strategi tersebut pada akhirnya harus kembali pada tujuan konstitusional pengelolaan sumber daya alam, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia juga mendorong pemerintah untuk membangun dashboard publik hilir yang secara terbuka menampilkan perkembangan setiap proyek.
Keterbukaan data dinilai penting agar masyarakat bisa melihat manfaat, biaya, capaian, dan permasalahan di setiap proyek hilir. Dengan begitu, kebijakan bisa dievaluasi dan diperbaiki jika hasilnya tidak sesuai target.
“Semangat Presiden Solusi harus kita jaga agar tidak berhenti menjadi narasi keberhasilan. Setiap solusi harus terus diuji dan diperbaiki ketika ditemukan kekurangan,” kata Ateng.
Ia menegaskan, hilirisasi harus menjadi wahana membangun industri nasional yang semakin mandiri, berdaya saing, berbasis teknologi, dan berkelanjutan.
“Dengan begitu, hilirisasi menjadi jalan menuju industrialisasi nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” tutupnya
