Merauke, RakyatPos.id – Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menyoroti keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai menjadi salah satu penyebab tertundanya penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Selatan.
Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen mengatakan, pemerintah daerah kerap mengeluhkan keterlambatan penyaluran dana Otsus.
Namun setelah dilakukan pengecekan oleh BP3OKP, ditemukan sejumlah permasalahan di kawasan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya disiplin dalam pengelolaan dan akuntabilitas anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kepala OPD kurang disiplin, tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan,” kata Yoseph kepada RakyatPos.id di Merauke, Jumat (21/8/2026).
Dijelaskannya, laporan penggunaan dana Otsus merupakan bagian dari kebutuhan penyaluran tahap selanjutnya. Untuk dana Otsus tahap pertama sebesar 30 persen, laporannya harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Yolmen mengatakan, laporan tersebut sebaiknya disampaikan ke sejumlah pihak antara lain kementerian terkait, BP3OKP, DPR, MRP, APIP, BPK, dan BPKP.
Namun BP3OKP belum menerima laporan apapun dari pemerintah provinsi atau kabupaten di Papua Selatan.
“BP3OKP tidak pernah menerima laporan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Dikatakannya, laporan tersebut diperlukan bukan sekedar untuk keperluan administratif, melainkan untuk mengevaluasi kinerja perencanaan pemerintah daerah dan perbaikan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Selain permasalahan pelaporan, BP3OKP menemukan permasalahan pengelolaan database. Data perencanaan dan dokumen kebutuhan pendistribusian dinilai masih terlalu bergantung pada orang tertentu.
Yolmen mendorong pemerintah daerah untuk membangun database terpusat yang dapat diakses secara aman sehingga datanya tetap tersedia meski pejabat atau staf yang mengelolanya dipindahkan.
Ia juga menyoroti permasalahan yang sama terus berulang, seperti keterlambatan Rencana Aksi Percepatan (RAP), laporan, dan akuntabilitas.
“Kenapa sekarang kita melihat permasalahan yang sama. RAP terlambat, pelaporan terlambat, akuntabilitas terlambat,” ujarnya.
Menurut Yolmen, pemerintah daerah membutuhkan kepala OPD yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan menerjemahkan visi misi kepala daerah ke dalam program kerja.
Dia menilai kinerja pemerintah tidak hanya bergantung pada gubernur atau bupati saja, melainkan kerja sama para kepala departemen, kepala bagian, dan staf.
“Semua berfungsi. Kita tidak bisa bilang kaca spion kiri tidak berfungsi,” ucapnya.
Yolmen berharap perbaikan tersebut dapat mempercepat proses penyaluran dana Otsus sekaligus meningkatkan kualitas penggunaan anggaran di Papua Selatan.
Katanya, BP3OKP memperketat pengawasan penggunaan dana Otsus agar anggarannya benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat asli Papua.
Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kejaksaan.
Dijelaskannya, fungsi BP3OKP tidak hanya sinkronisasi dan harmonisasi program saja, namun mencakup pengawasan, pembinaan, dan penyelesaian masalah.
“Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tapi memperbaikinya agar kedepannya lebih tepat sasaran penggunaannya,” tuturnya.
Ia mengatakan, pengelolaan dana Otsus ke depan harus semakin diarahkan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama Otsus.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyaring OPD yang menerima alokasi dana Otsus berdasarkan keterkaitannya langsung dengan kebutuhan OAP.
Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kependudukan dan pencatatan sipil, perdagangan dan koperasi, serta pertanian sebagai bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat asli Papua.
“Dana otsus diberikan kepada masyarakat asli Papua. Jadi OPD ini juga harus disaring lagi,” ujarnya.
Yolmen mengatakan, penggunaan dana Otsus tidak boleh dibagi rata ke seluruh OPD tanpa melihat target dan kebutuhan program.
Ia juga mengatakan, dalam perbaikan tata kelola Dana Otsus, disepakati dana tersebut memiliki rekening tersendiri. Mekanisme ini diharapkan dapat memudahkan penelusuran penggunaan dana sesuai perencanaan.
Ia meminta masyarakat dan jurnalis turut serta memantau pelaksanaan program Otsus di lapangan. Jika ditemukan kejanggalan, ia meminta agar hal tersebut dilaporkan ke BP3OKP untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.
“Kalau wartawan menemukan ada yang janggal di lapangan, laporkan ke BP3OKP, segera kami laporkan ke KPK. Kami tidak main-main,” kata Yolmen.
Ia menegaskan, transparansi menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana Otsus agar manfaat anggarannya benar-benar dirasakan masyarakat.
Yolmen berharap pengelolaan dana Otsus yang lebih tertib juga dapat berdampak pada perekonomian lokal Papua Selatan.
Lanjutkan Membaca
