Waisai, RakyatPos.id – Masyarakat adat Raja Ampat yang hadir dalam rapat akbar atau Heyul Pelei Koranu Fyak di Kampung Arborek, Distrik Meon Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, menyetujui Resolusi Arborek yang menolak aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Resolusi yang dibacakan pada Sabtu (22/8/2026) itu juga menuntut pemerintah menghentikan penambangan nikel di Pulau Gag.
Rapat akbar masyarakat adat Raja Ampat atau Heyul Pelei Koranu Fya ini dihadiri oleh 20 sub suku masyarakat adat Raja Ampat dan perwakilan masyarakat adat dari luar negeri. Mereka berasal dari Amazon, Kamerun dan Malaysia. Rapat akbar tersebut diselenggarakan oleh Forum Senat Masyarakat Adat Raja Ampat bekerja sama dengan Yayasan Unggul Sinergi Byak Abdi atau lembaga USBA dan Greenpeace Indonesia, dan berlangsung di Desa Arborek pada 20-23 Agustus 2026.
Peserta rapat akbar menilai tambang tersebut telah merusak bentang alam, bentang laut, budaya, dan martabat masyarakat Raja Ampat. “Kami menolak tanpa kompromi segala bentuk eksploitasi dan kegiatan yang merusak bentang alam, bentang laut, budaya dan martabat masyarakat Raja Ampat,” bunyi tuntutan Resolusi Arborek yang dibacakan Ludia Mentasan di Desa Arborek, Sabtu malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Resolusi Arborek merupakan hasil diskusi 20 sub suku Raja Ampat yang hadir. Mereka terdiri dari subsuku Ambel, Langanyan, Wawiyai, Kawe, Batta, Tepin, Fiawat/Feyat, Parajau, Butli, Moi Hena, Saworof, Howoloh, Kahmuna, Matlow, Matbat. Selain itu ada suku Wardo, USBA, Umkai, Betew dan Kafdarun. Sebanyak 20 subsuku tersebar di Teluk Mayalibit, Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Misool.
Mentasan menyatakan, masyarakat adat Raja Ampat turut berduka atas apa yang telah terjadi dan terancam hilang di Raja Ampat. Masyarakat Raja Ampat menekankan bahwa masa depan laut, pulau, dan generasi mendatang sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat Raja Ampat sendiri.
“Di Arborek kami berkumpul dalam sebuah pertemuan yang kami namakan Heyul Pelei Koranu Fyak yang lahir dari bahasa dan semangat masyarakat adat Raja Ampat. Pertemuan ini untuk saling menguatkan, mempererat persaudaraan, dan merawat warisan nenek moyang yang menjaga Raja Ampat hingga saat ini.
Menurut Mentasan, masyarakat meyakini nasib dan kehidupan masyarakat adat Raja Ampat tidak ditentukan oleh upaya pengerukan yang ada di dalam tanah Raja Ampat. Apalagi kita terbuai dengan janji-janji manis yang merampas pulau dan lautan nenek moyang kita.
Mentasan menyatakan, masyarakat adat Raja Ampat mendesak Presiden Prabowo dan jajarannya segera menghentikan perusakan Raja Ampat dengan terus dilakukannya penambangan nikel di Pulau Gag. Masyarakat adat menuntut perlindungan yang komprehensif dan permanen terhadap alam dan komunitas tradisional Raja Ampat.
Menurutnya, masyarakat adat mempercepat upaya bersatu melawan perusakan alam dan budaya Raja Ampat. Perlawanan masyarakat adat Raja Ampat dilakukan dengan membangun wadah persatuan antar suku dan sub suku, rumah adat pemuda, rumah adat perempuan, dan lain sebagainya.
Komunitas adat Raja Ampat juga mempercepat upaya persaudaraan untuk mempertahankan ruang hidup bersama di Raja Ampat. Mempercepat pengakuan pemetaan wilayah adat, pemetaan hubungan kekerabatan antar keluarga. Serta mengakui kedaulatan masyarakat adat untuk menjaga alam dan budaya oleh negara melalui peraturan dan kebijakan formal.
Selain itu, masyarakat adat Raja Ampat juga akan memperkuat aliran pengetahuan lintas generasi, lintas suku, dan lintas pulau. Hal ini mencakup berbagai ruang pembelajaran, pengembangan sekolah tradisional, serta mendorong akumulasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Serta memperkuat solidaritas gerakan dengan terlibat aktif dalam ruang pembelajaran dan aksi di tingkat regional, nasional, dan internasional.
“Kami juga memberikan amanah dan dukungan kepada pemuda dan perempuan adat untuk memimpin pelaksanaan agenda prioritas di atas dan menyelenggarakan Heyul Pelei Koranu Fyak pada tahun 2027,” kata Mentasan.
Akan dibawa ke CBD COP
Usai pembacaan Resolusi Arborek, Ketua Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, pihaknya mendukung penuh resolusi hasil pertemuan akbar masyarakat adat Raja Ampat. Kiki berharap Resolusi Arborek tidak hanya sekedar dokumen, melainkan sebuah seruan moral dan politik kepada dunia.
Menurut Kiki, perlindungan hutan, laut, pulau-pulau kecil, serta keanekaragaman hayati dan iklim tidak akan pernah berhasil tanpa adanya pengakuan dan perlindungan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat. “Kami mendukung Raja Ampat secara permanen sebagai surga terakhir di bumi. Kami terus berdiri dengan memperkuat suara dan kepemimpinan masyarakat adat tanpa mengambil alih ruang hidup mereka. Serta mendorong perubahan di tingkat lokal, nasional, dan internasional/global,” kata Kiki.
Kiki mengatakan Greenpeace menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya terhadap masyarakat adat Raja Ampat, dan mendukung kawasan konservasi tradisional di Raja Ampat. Ia mengatakan, langkah masyarakat adat di Raja Ampat bisa menjadi contoh bagaimana masyarakat adat tidak hanya sekedar objek, namun pemimpin dalam menjaga hutan, laut, dan sumber daya alam di Raja Ampat.
“Kami mendukung penuh (masyarakat adat). Greenpeace hadir di 55 negara di dunia berdiri bersama masyarakat adat. Masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan,” ujarnya.
Kiki mengatakan, masyarakat adat adalah pemegang hak, pemegang wilayah, kehidupan, pemilik pengetahuan lintas generasi. Masyarakat adat juga harus diposisikan sebagai pemimpin dalam menghadapi krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.
“Untuk itu kami nyatakan Greenpeace mendukung masyarakat adat atas pengakuan wilayah adat, penghormatan terhadap persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, perlindungan, akses terhadap pendanaan, kepemimpinan perempuan dan pemuda adat. Serta akuntabilitas negara dan koperasi atas perampasan hak dan kerusakan ekologi,” ujarnya.
Koordinator Kampanye Hutan Hujan Tropis Greenpeace Internasional, Sini Erajaa, mengatakan isu penambangan nikel di Raja Ampat menjadi prioritas Greenpeace Internasional. Sini mengatakan, akan ada permasalahan pada penambangan nikel di Raja Ampat bertarung atau pertarungan panggung global mengenai transisi energi.
“Apakah transisi energi itu benar-benar transisi, atau hanya pengulangan praktik yang sudah ada di era kolonialisme. (Akankah) nikel yang diambil dari lahan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, atau membuat masyarakat mampu membeli barang-barang yang ditawarkan nikel tersebut. Apakah transisi energi itu benar-benar nyata, di mana ekstraktif dilakukan secara humanis, dan mengurangi aspek konsumtifnya,” ujarnya.
Sini mengatakan, hasil komitmen masyarakat adat Raja Ampat nantinya akan dibawa pada pertemuan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP) di Armenia pada tahun 2026. Pada COP CBD Armenia, mereka akan berdiskusi dan merangkum cerita-cerita seperti yang terjadi di Raja Ampat, dari berbagai belahan dunia.
“Di mana suku-suku masyarakat adat dunia bercerita tentang perjuangannya. Dalam hal ini, menekan kemampuan dan pengetahuan lokalnya agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan menjaga alam dengan cara-cara tradisional,” ujarnya.
Mempertahankan tanah adat
Komunitas adat Amazon, Panh O Kayapo, mengajak masyarakat adat, khususnya perempuan, untuk terus berjuang dan berjuang mempertahankan tanah adatnya. Panh mengaku harus menghadapi penambangan emas ilegal yang masuk ke wilayah masyarakat adatnya di Kayapo, Amazon, Brazil.
Saya mengajak ibu-ibu untuk tidak lelah berjuang. Saya bercerita tentang tanah adat saya di Kayapo, di mana ada penambangan emas ilegal, di mana saya sendiri melawan orang-orang yang melakukan kegiatan ekstraktif di wilayah kami. Saya berusaha melawan, agar mereka tidak mengambil hak atas tanah kami sendiri, kata Panh.
Panh mengatakan masyarakat adat merupakan aktor utama dalam pelestarian lingkungan. Panh mengatakan masyarakat adat, khususnya perempuan, tidak boleh membiarkan perusahaan merusak hutan, laut atau tanah masyarakat adat.
Saya di sini (memberikan dukungan agar) kita bersama-sama menjaga kelestarian wilayah adat kita. Perempuan adalah penjaga sebenarnya. Kita tidak hanya menjaga anak-anak kita, tapi kita juga menjaga keanekaragaman hayati. Perempuan membantu suami, suami membantu istri, itu yang kita perjuangkan, ”kata Panh.
Staf Ahli Bupati Bidang Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Raja Ampat, Habia Mamribo mengatakan, pemerintah terus mendukung setiap kebijakan masyarakat adat terkait kelestarian lingkungan di Raja Ampat. Heyul Pelei Koranu Fyak ini sinergi (berbagai pihak). Alam Papua harus kita jaga. Apalagi di Raja Ampat ini kita kawasan kepulauan yang sangat indah, pariwisatanya terkenal sekali di dunia.
Mamoribo mengatakan, pemerintah berterima kasih dan berterima kasih kepada masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas yang berupaya menjaga kawasan Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengajak para tokoh masyarakat, adat, dan suku untuk bersama-sama menjaga alam di kawasan Raja Ampat. “Kami sangat mendukung dan menyikapi kegiatan ini (pertemuan akbar masyarakat adat Raja Ampat),” ujarnya.
Lanjutkan Membaca
