Jayapura, RakyatPos.id – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan instrumen penting untuk menggambarkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara obyektif, terukur, transparan dan akuntabel.
Dikatakannya, LPPD bukan sekadar dokumen administrasi yang disiapkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah. Namun melalui LPPD dapat dilihat sejauh mana kemajuan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Sejauh mana indikator kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai, berbagai permasalahan yang masih dihadapi, serta
langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Gubernur Nawipa tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Herman Kayame, ST., MT saat mewakili gubernur membuka Evaluasi Penyelenggaraan LPPD Tahun 2025, sekaligus persiapan LPPD tahun 2026, di Kabupaten Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Kamis (20/8/2026).
Herman Kayame mengatakan, oleh karena itu evaluasi pelaksanaan LPPD 2025 harus dijadikan momentum introspeksi dan perbaikan. Setiap prestasi harus menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkannya.
Sementara itu, setiap kekurangan harus dijadikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya, kata Herman Kayame.
Dikatakannya, Gubernur Nawipa berharap evaluasi tidak hanya berhenti pada pengecekan kelengkapan dokumen atau data saja. Namun mampu memberikan gambaran utuh mengenai kualitas kinerja pemerintah daerah dan manfaat nyata penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat.
“Memasuki persiapan penyusunan LPPD 2026, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius. Kualitas LPPD
“Itu sangat bergantung pada kualitas data dan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Kayame, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama memastikan ketersediaan data dan informasi.
disampaikan benar-benar akurat, valid, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai ada perbedaan data yang ada di LPPD
dengan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja dan sumber data resmi lainnya.
Kedua, penyusunan LPPD harus dilakukan tepat waktu. Setiap perangkat daerah perlu menyiapkan data dan dokumen pendukung sejak awal, agar proses konsolidasi dan verifikasi dapat terlaksana.
berjalan dengan baik dan tidak dilakukan secara terburu-buru menjelang batas waktu penyerahan.
Ketiga, memperkuat koordinasi dan kolaborasi
antar perangkat regional. LPPD merupakan dokumen pemerintahan daerah secara keseluruhan, sehingga keberhasilannya bukan tanggung jawab satu orang saja
atau hanya dua perangkat regional.
“Perlu komitmen seluruh perangkat daerah untuk memastikan data, indikator, capaian dan informasi yang disajikan dapat menggambarkan kinerja daerah
secara komprehensif,” ujarnya.
Keempat, hasil evaluasi LPPD tahun 2025
hendaknya menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan LPPD 2026.
“Dengan begitu, kita tidak sekadar mengulangi proses yang sama, tapi terus meningkatkan kualitas dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Kelima, Gubernur Nawipa mendorong setiap perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, namun juga memahami substansi setiap indikator kinerja.
“Kita harus bisa menjelaskan apa yang telah dicapai, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut, kendala yang dihadapi, serta
langkah konkrit yang diambil untuk meningkatkan kinerja”.
Kayame mengatakan, pemerintah daerah pada hakikatnya hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya bukan hanya seberapa besarnya
baik dokumen kita sudah siap. Namun seberapa besar kinerja pemerintah tersebut memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Gubernur Nawipa berharap melalui evaluasi ini akan terbangun kesepahaman antara pemerintah daerah, Tim Penyusun Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri terkait proses evaluasi dan persiapan LPPD.
Selain itu, berbagai catatan, koreksi dan rekomendasi juga perlu diberikan
dapat ditindaklanjuti secara konkrit oleh seluruh perangkat daerah.
Kepada seluruh peserta khususnya para
pengelola data dan penyusun LPPD di lingkungan perangkat daerah, Gubernur Nawipa meminta agar kegiatan ini diikutsertakan secara serius.
Manfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi, mengklarifikasi dan mendalami berbagai hal yang masih menjadi kendala dalam penyusunan LPPD.
Gubernur Nawipa juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan LPPD tahun 2025, serta berharap kerja keras dan komitmen yang telah diberikan dapat terus ditingkatkan dalam penyusunan LPPD tahun 2026.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan
menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Herman Kayame.
Lanjutkan Membaca
