Jayapura, RakyatPos.id – Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-OPM menetapkan sejumlah pihak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Mereka adalah pihak-pihak yang tergabung dalam Barisan Merah Putih (BMP), dan warga sipil yang dianggap sebagai agen intelijen atau informan militer Indonesia.
Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM Mayjen Lekagak Telenggen menyatakan, yang masuk dalam daftar DPO partainya antara lain gubernur, bupati, DPR, Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan pejabat negara Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“(Itu) karena (mereka) terlibat sebagai agen pemerintah kolonial Indonesia. (Mereka) yang terlibat sebagai agen intelijen militer Indonesia akan dieksekusi,” kata Mayjen Lekagak Telenggen melalui audio visual yang diterima RakyatPos.id, Minggu (26/7/2026).
Menurut Lekagak Telenggen, mereka yang masuk daftar DPO mendukung pemerintah Indonesia dan aparat militer untuk memperluas penjajahan di Tanah Papua.
“Mereka harus dieksekusi oleh seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan se-Tanah Papua mulai dari Sorong-Merauke. Kami juga tidak segan-segan mengeksekusi warga sipil yang merupakan agen intelijen militer Pemerintah Indonesia yang selalu melaporkan keberadaan dan markas TPNPB se-Tanah Papua,” ujarnya.
Ia mengatakan, eksekusi tiga warga asli Papua di Yahukimo pada 20 Juli 2026 dan 21 Juli 2026, merupakan peringatan penting kepada warga sipil agar tidak terlibat sebagai mata-mata militer.
Dia mengatakan, ketiga orang tersebut dieksekusi berdasarkan bukti lapangan di medan pertempuran yang dikumpulkan pihaknya.
Telengen menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto konsekuensi pengiriman ratusan ribu personel militer Indonesia ke Papua untuk berperang juga.
Ia mengatakan, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menempatkan mereka sebagai guru, tenaga kesehatan, tukang ojek, tukang bangunan dan penyelenggara makanan bergizi gratis serta pemberi uang kepada anak kecil dan orang tua agar menjadi agen intelijen Indonesia.
“Kami siap tembak mati semua seperti yang terjadi di Yahukimo. Kepada seluruh Front Merah Putih, gubernur dan anak buahnya, kami siap tembak mati. Pertama, Front Merah Putih harus ditembak mati setelah perang melawan militer Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan masyarakat Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi kemasyarakatan Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI), Max Abner Ohee memilih tak menanggapi pernyataan TPNPB tersebut.
Terkait hal itu (pernyataan TPNPB-OPM) Anda tidak merespons dan juga tidak merespons, kata Max Abner Ohee melalui aplikasi pesan singkatnya, Senin (27/7/2026).
Lanjutkan Membaca
