RakyatPos.id – Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintahan menyusul laporan tersebut. Majalah Tempo terkait dugaan pertemuan yang membahas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasanuddin mengatakan, jika laporan itu benar, maka perhatian tidak hanya tertuju pada substansi pembahasan rapat, tapi juga dugaan kebocoran informasi yang seharusnya dibatasi.
Dalam laporannya, Majalah Tempo menyinggung pertemuan yang diduga melibatkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Kapolri, yang juga membahas nama Febrie Adriansyah.
“Jika pemberitaan tersebut benar, maka yang menjadi perhatian utama bukan hanya substansi pembahasannya, tetapi juga bagaimana informasi yang seharusnya dibatasi agar diketahui pihak luar dan kemudian menjadi konsumsi masyarakat,” kata Hasanuddin dalam keterangan medianya, Minggu (19/7/2026).
Menurut dia, masyarakat berhak mendapat penjelasan terkait dugaan kebocoran informasi dari pertemuan yang tergolong strategis itu.
“Masyarakat berhak mempertanyakan mengapa informasi dari rapat strategis dan terbatas bisa bocor. Siapa yang membocorkannya? Pertanyaan itu perlu dijawab melalui evaluasi dan pemeriksaan yang obyektif, bukan melalui spekulasi,” ujarnya.
Hasanuddin menilai pertemuan yang melibatkan Presiden dan pejabat tinggi negara harus memiliki standar keamanan dan kerahasiaan informasi yang sangat ketat.
Oleh karena itu, jika benar ada kebocoran informasi dari forum ini, menurutnya kondisi tersebut menandakan ada permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Atas dasar itu, SIAGA 98 mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Evaluasi tersebut, kata Hasanuddin, perlu mencakup mekanisme pengelolaan dokumen, pengaturan akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis pemerintah.
“SIAGA 98 meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintahan, termasuk mekanisme pengelolaan dokumen, akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis,” tegasnya.
