RakyatPos.id – Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan terhadap pemerintah pusat viral di media sosial. Dalam video yang beredar di X, ia mengingatkan ketidakadilan sosial yang terus berlanjut bisa memicu masalah serius di Kalimantan Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu pengguna X, akun @Murtadha One, menyoroti video tersebut. Krisantus dalam video tersebut menyebutkan kemungkinan wilayahnya memicu kerusuhan di situasi seperti Papua dan Aceh. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah tidak mampu mewujudkan keadilan sosial.
“Membuat ancaman, jangan dipikirkan oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh berikutnya jika keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” kata Krisantus, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Krisantus mengungkapkan kekesalannya dengan kondisi tersebut. Menurutnya, Kalimantan Barat kaya akan sumber daya dan kegiatan investasi yang besar, namun manfaat ekonominya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Dia menggambarkan situasinya dengan cukup tajam.
“Nah bapak dan ibu, ini membuat saya kesal, kami mati di lumbung padi,” ujarnya.
Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar, namun kekayaan tersebut tidak serta merta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Krisantus kemudian menyinggung banyaknya investor yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
“Ada seribu lebih investor yang masuk ke Kalbar, tapi saya belum melihat dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Krisantus.
Bagi Krisantus, persoalan ini bukan hanya soal besaran investasi yang masuk. Pertanyaannya adalah seberapa besar dampak langsung kegiatan investasi terhadap masyarakat lokal.
Bagian paling kontroversial dari pernyataan Krisantus adalah ketika mengaitkan ketidakadilan sosial dengan potensi konflik seperti yang terjadi di Papua dan Aceh.
Krisantus tidak menjelaskan secara rinci bentuk permasalahan yang dimaksud. Namun pernyataannya mengungkapkan kekhawatiran bahwa kesenjangan yang terus berlanjut dapat berkembang menjadi masalah sosial dan politik yang lebih serius.
Peringatan ini juga merupakan tuntutan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi daerah, terutama daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam namun masyarakatnya belum merasakan dampak kesejahteraan yang optimal.
Adapun @Murtadha One menilai persoalan ketidakadilan bisa menjadi ancaman persatuan jika tidak segera diatasi.
“Ketidakadilan adalah bom waktu bagi perpecahan Indonesia jika dibiarkan,” tulis akun tersebut.
