RakyatPos.id – Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi sorotan politik.
Posisi duduk ketiganya tampak sederhana, namun langsung menimbulkan beragam tafsir di tengah isu hubungan politik Prabowo dengan Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Momen tersebut terjadi usai Prabowo memimpin upacara HUT ke-81 RI, 17 Agustus 2026. Prabowo duduk di tengah, dengan Jokowi di kanan dan Gibran di kiri.
Ketiganya terlihat berbincang dan tertawa bersama. Mereka pun menyaksikan demonstrasi pesawat tempur dan beberapa kali bertepuk tangan.
Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi menilai sikap tersebut merupakan protokol negara dan tidak perlu dijadikan spekulasi politik.
Menurut PAN, tempat duduk Presiden Prabowo dan Pak Jokowi biasa saja, sesuai aturan protokol presiden pada acara kenegaraan, kata Viva, Rabu (19/8/2026).
Meski demikian, Viva menilai kebersamaan itu penting karena menunjukkan hubungan baik antar tokoh.
Kehadiran Pak Jokowi duduk bersanding dengan Presiden Prabowo dalam suasana gembira memupus spekulasi politik yang mengartikan adanya keretakan hubungan, ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pilihan dan warna politik merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Persaingan politik tidak boleh berkembang menjadi permusuhan pribadi.
Bagi PAN, jika para pemimpin bisa duduk bersama, berdialog, tersenyum, dan menunjukkan suasana persahabatan di tengah peringatan kemerdekaan, itu adalah contoh politik sehat penuh hikmah, kata Viva.
Viva menegaskan, masyarakat sebenarnya membutuhkan keteladanan dari pemimpin. Kebersamaan Prabowo, Jokowi, dan Gibran dinilai bisa menjadi pesan bahwa perbedaan politik tidak harus memutuskan hubungan.
“Rakyat pasti senang kalau pemimpinnya bersatu, menjaga silaturahmi, dan saling sapa. Pemimpin harus memberi contoh kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, perbedaan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Namun perbedaan tersebut tidak boleh mengganggu persatuan bangsa.
“Perbedaan warna politik dan aliran pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan, diterima begitu saja. Namun tidak boleh merusak integrasi nasional, kohesivitas sosial, dan cita-cita kemerdekaan,” tegas Viva.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan elite yang terus-menerus menampilkan konflik. Fokus pemerintah dan partai politik harus pada stabilitas, pertumbuhan ekonomi, demokrasi dan kesejahteraan.
“Pada akhirnya rakyat tidak membutuhkan elite yang terus-menerus berjuang. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang berfungsi, politik yang stabil, demokrasi yang sehat, ekonomi yang tumbuh dan kesejahteraan yang meningkat,” tutupnya.
