Ringkasan Berita:
Laporan Jurnalis Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie
RakyatPos.id, SIGLI- Bupati Pidie Sarjani Abdullah MH didampingi Wakil Bupati Pidie Alzaizi menggelar pertemuan dengan 97 imum mukim di oprom bupati setempat, Rabu (19/8/2028).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini dilakukan sebelum serah terima 97 unit kendaraan roda dua untuk operasi pemukiman umum di Pidie.
“Saat ini keberadaan imum mukim di gampong seringkali kurang diapresiasi. Oleh karena itu, imum mukim sebagai lembaga adat, dalam urusan jual beli harus ditegakkan tanda tangan imum mukim,” kata Imum Mukim Aree, Fadli, di Oprom Bupati Pidie, Rabu (19/8/2026).
Selain itu, kata dia, dalam APBG juga harus dicantumkan stempel imum mukim, agar keuchik mengetahui adanya jabatan imum mukim.
“Kami imum mukim meminta bupati untuk membubuhkan stempel imum mukim dalam APBG dan jual beli. Kami juga diberikan izin mencari air untuk tanaman padi, agar sedikit tenaga yang kami terima bisa kami makan, karena kami tidak punya pekerjaan,” jelasnya.
Di sisi lain, kata Fadli, Kabupaten Pidie merupakan kabupaten terkaya mengingat sumber daya alamnya melimpah. Seperti Pabrik Semen Laweung dan emas di Geumpang yang kini diambil alih secara pribadi. Kedua sumber ini seharusnya mendongkrak PAD Pidie.
“PAD kita minim, kenapa Pabrik Semen dan Emas Laweung di Geumpang yang menjadi sumber PAD Pidie yang dikelola Pemkab Pidie. Masyarakat boleh mencari rezeki di Geumpang, tapi PADnya harus disetor,” jelasnya.
Mukim Peudaya Kecamatan Padang Tiji Ramli Daud menjelaskan, pihaknya meminta pemerintah kabupaten menyediakan kendaraan roda jenis Vario untuk operasional mukim baru tersebut.
“Kami berharap kendaraan roda dua yang lama jenis Revo tidak ditarik,” jelasnya.
Kepala Dinas PMG Pidie Wahidin SSTP MSi menyatakan, peran imum mukim adalah sebagai pemimpin adat dan mengawasi penerapan syariat Islam.
Namun keterlibatan APBG tidak boleh bersifat immum mukim, karena sudah tercantum dalam nomenklatur baku, sehingga tidak bisa dilanggar.
“Sesuai aturan, hanya keuchik dan tuha peut yang boleh menandatangani APBG. Imum mukim diperbolehkan hadir saat musyawarah membahas kegiatan yang termasuk dalam APBG,” jelasnya.
Wahidin mengatakan, kendaraan roda dua lama yang digunakan untuk operasional perumahan umum akan tetap ditarik. Sebab, kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang harus dikembalikan.
Baca juga: Puluhan Kendaraan Imun Mukim Diserahterimakan, Begini Penjelasan Juru Bicara Bupati Pidie
Sulitnya mengeluarkan izin



















