Ringkasan Berita:
- OJK Aceh bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui literasi keuangan, pengelolaan usaha dan pendampingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Besar Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM.
- Bertema “Sinergi Keuangan: Mewujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Aula Kantor OJK Provinsi Aceh, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026).
Laporan Jurnalis Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh
RakyatPos.id, BANDA ACEH – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui literasi keuangan, pengelolaan usaha, dan pendampingan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Besar Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM yang bertemakan “Sinergi Keuangan: Mewujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” yang dilaksanakan di Aula Kantor OJK Provinsi Aceh, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 100 perempuan pelaku UMKM yang merupakan nasabah PNM Mekaar.
Deputi Komisioner Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Jasmi, mengatakan pembiayaan disertai bantuan merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan UMKM.
“Bantuan dunia usaha memberikan nilai tambah karena membekali pelaku usaha dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk terus berkembang. Pembiayaan perlu diiringi dengan pengelolaan keuangan yang disiplin, pencatatan transaksi yang baik, pemahaman kebutuhan pasar, dan pemanfaatan teknologi digital,” kata Jasmi.
Berdasarkan data PNM per Juni 2026, saldo piutang program Mekaar di Aceh tercatat sebesar Rp1,03 triliun dan seluruhnya merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, sisa piutang program ULaMM di Aceh tercatat sebesar Rp62,44 miliar dan seluruhnya merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Jasmi menegaskan, jangkauan pembiayaan PNM yang luas perlu terus dibarengi dengan peningkatan kualitas bantuan dan literasi keuangan agar pembiayaan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: OJK Aceh dan BSI Gelar Intensifikasi 2026 di Pidie, Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat
Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga mengatakan, penguatan akses keuangan perlu dibarengi dengan peningkatan literasi agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, indeks inklusi keuangan Provinsi Aceh mencapai 96,43 persen, sedangkan indeks literasi keuangan sebesar 66,33 persen. Kondisi ini menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sangat baik, namun masih terdapat kesenjangan tingkat pemahaman keuangan.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal mengapresiasi kerja sama OJK dan PNM dalam penguatan kapasitas pelaku UMKM. Menurutnya, modal usaha perlu dibarengi dengan ilmu dan pendampingan agar pelaku UMKM mampu mengelola usahanya dengan lebih baik, memperluas akses pasar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Illiza juga mendorong para pelaku UMKM untuk memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menjaga kualitas produk, memanfaatkan media sosial, dan terus berinovasi.
