RakyatPos.id – Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hafidz Hernanda mengatakan massa BEM Universitas Indonesia (UI) menyampaikan sejumlah tuntutan pada aksi yang digelar bertepatan dengan momentum HUT Kemerdekaan tersebut. Menurut dia, ada delapan tuntutan yang akan disuarakan massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena kita merasa saat ini sayangnya setelah kita dijajah oleh penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, sayangnya sekarang kita merasa masih dijajah oleh pemerintah,” kata Hafidz saat ditemui di fakultas FISIP UI, Selasa (18/8/2026).
Selanjutnya, tuntutan kedua terkait isu ekonomi yakni penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Yang kedua adalah menurunkan harga pokok dan juga harga BBM, ujarnya.
Selanjutnya massa menuntut diakhirinya pemusatan kekuasaan, diakhirinya TKD atau Transfer Keuangan ke Daerah, dan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
Yang ketiga adalah menghentikan pemusatan kekuasaan, juga menghentikan TKD (Transfer Keuangan ke Daerah) dan juga memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Karena kami merasa, khususnya dari BEM UI, mereka mempunyai tesis bahwa saat ini Prabowo ingin menjadi Soeharto tetapi dalam arti yang lebih luas dimana dia ingin mengambil semua kekuasaan yang ada di pusat. Dia berusaha mengambil alih oligarki lokal, dan itu juga kita lihat dari berbagai macam kebijakan yang diambilnya, kata Hafidz.
Massa juga menyampaikan tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP dan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami juga memiliki tuntutan terkait penghentian MBG dan KDMP, serta evaluasi total terhadap seluruh PSN (Proyek Strategis Nasional) yang ada,” ujarnya.
Tuntutan lainnya adalah kehadiran TNI dan Polri di ruang sipil serta pembangunan batalyon TP di berbagai daerah.
Keempat, kami juga meminta untuk menghentikan semua intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan kami juga ingin menghentikan keberadaan Batalyon TP yang dibentuk seperti itu lho. Karena selain penguatan militerisasi dan banyaknya aparat yang masuk ke ruang sipil, sekarang kita lihat bahkan ada pembangunan luar biasa yang ingin dilakukan di setiap distrik. Bayangkan, Batalyon di setiap distrik seperti itu lho, kata Hafidz.
Menurutnya, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah kesejahteraan. Ia mencontohkan persoalan makanan bergizi untuk anak dan kesehatan mental.
“Sedangkan yang dibutuhkan negara ini tidak seperti itu. Yang dibutuhkan negara ini adalah kemakmuran dimana semua anak kecil bisa makan makanan bergizi gratis, misalnya tanpa keracunan. Semua anak kecil di Indonesia bisa membeli alat tulis, bahkan bisa menjaga kesehatan mentalnya agar tidak bunuh diri seperti yang ada di NTT. Benarkah? Saya melihat pidato Presiden tidak menyinggung apa yang terjadi di NTT, apa yang terjadi di Flores,” ujarnya.
Hafidz juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menetapkan bencana nasional di NTT dan Flores.
“Dan tuntutan kami yang terakhir adalah meminta pemerintah menetapkan bencana nasional di NTT dan Flores. Karena kami sangat sedih. Bayangkan seorang pemimpin negara berpidato di Hari Kemerdekaan tanpa peduli sama sekali terhadap rakyatnya. Itu tidak mencerminkan apa yang terjadi di negeri ini saat ini. Entah dia tidak melihat kondisinya, atau sengaja tidak melihatnya, atau lebih parah lagi, dia melihatnya dan sengaja tidak mau peduli. Seperti itu,” kata Hafidz.
Hafidz mengatakan, massa dari UI yang akan mengikuti aksi tersebut diperkirakan mencapai 500 hingga 700 orang. Namun masyarakat disebut mengalami kendala dalam hal transportasi.
“Jadi kerumunan UI sendiri sekitar 500 sampai 700 orang. Tapi sayang betul, ada Kopaja kita yang sayangnya sudah dikooptasi oleh berbagai institusi. Ada berbagai institusi yang justru memanggil berbagai macam pengemudi. Bayangkan kita pesan total 24 Kopaja. Semua 24 Kopaja tidak bisa karena diintimidasi, karena diintimidasi bisa saja dipecat,” ujarnya.
“Ini sangat disayangkan. Kita tidak menyalahkan para pengemudi ini karena mereka hidup dalam sistem yang harus bekerja seperti ini lho,” imbuhnya.
Saat ditanya mengenai bentuk intimidasi tersebut, Hafidz mengatakan para pengemudi disebut dilarang datang untuk mengangkut massa.
“Betul, nggak boleh ke sini. Kalau ada yang keluar nanti dipecat. Jadi disuruh mengarang 1.001 alasan agar tidak bisa menjemput kita,” ucapnya.
Ia mengatakan, permasalahan tersebut menurutnya juga dialami oleh BEM dari sejumlah kampus lain.
“Dan ini bukan hanya di BEM UI saja kawan-kawan. Teman-teman BEM UBk (BEM di perguruan tinggi lain) banyak, dari BEM-BEM kampus lain mencari kopaja, tapi ditahan semua. Kopaja semua tidak mau,” ujarnya.
Hafidz kemudian mengaitkan permasalahan ini dengan kebebasan berekspresi dalam demokrasi.
Pertanyaannya sederhana. Mereka bilang Indonesia negara demokratis? Mereka bilang Konstitusi kita melindungi kebebasan berekspresi? Tapi kenyataannya sekarang lembaga pemerintah aktif menghalangi kita untuk berpartisipasi dalam demokrasi, katanya.
Ia pun mengaku ada intimidasi terhadap sejumlah BEM. “Jujur saya sedih sekali mendengarnya. Mereka diintimidasi, kata mereka, bisa saja ada mahasiswa KIP-K yang dicopot, bisa juga diturunkan jabatannya, bisa juga rekan-rekan mahasiswanya diancam dengan tindakan yang anarkis. Ini sesuatu yang keterlaluan,” ujarnya.
Hafidz mengatakan, mahasiswa generasi pasca Reformasi memahami demokrasi sebagai bagian dari kehidupan bernegara.
“Sebagai generasi muda, kita hidup di era pasca reformasi yang kita tahu itu demokrasi. Kecuali kita hidup di masa Orde Baru.
Berikut tuntutan BEM UI:
1. Hentikan penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri
2. Hentikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
3. Mewujudkan reforma agraria yang sesungguhnya
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar
5. Evaluasi total PSN dan hentikan MBG dan KDMP
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan, memotong Transfer ke Daerah (TKD), dan memulihkan otonomi daerah
7. Menetapkan status bencana nasional wilayah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana
8. Hentikan represi dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil dan bubarkan YON TP
