RakyatPos.id, TEHERAN — Oman mengusulkan skema baru pengelolaan Selat Hormuz ke Iran dengan dukungan sejumlah negara Teluk. Usulan tersebut menawarkan mekanisme pengelolaan bersama serta sistem kontribusi sukarela dari kapal-kapal yang melewati jalur strategis tersebut.
Langkah ini merupakan salah satu upaya diplomasi untuk mengakhiri gangguan perdagangan dan pelayaran di Selat Hormuz yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Informasi mengenai usulan Oman tersebut disampaikan sejumlah sumber dari negara-negara Teluk serta diplomat Barat kepada Reuters, Selasa (28/7/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rencana tersebut, Iran tidak akan memiliki kendali tunggal atas Selat Hormuz. Pengelolaan jalur pelayaran penting dunia akan dilakukan melalui mekanisme kerja sama regional dengan melibatkan negara-negara berkepentingan.
Salah satu poin utama dalam usulan tersebut adalah penerapan tarif jasa bagi kapal yang melintas. Namun biaya ini tidak bersifat wajib, melainkan berupa iuran sukarela dari pengguna jasa pelayaran.
Skema tersebut disebut mirip dengan mekanisme yang diterapkan di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang dikelola melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Di Selat Malaka, kapal-kapal yang menggunakan jalur tersebut dapat memberikan kontribusi sukarela untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti peningkatan sistem navigasi, perlindungan lingkungan laut, serta operasi pencarian dan penyelamatan.
Seorang diplomat Barat menggambarkan mekanisme ini mirip dengan program kontribusi karbon sukarela di industri penerbangan. Penumpang mempunyai pilihan untuk melakukan pembayaran tambahan yang digunakan untuk mendukung program pengurangan emisi.
Baca juga: Iran dan Oman Bahas Keamanan Lalu Lintas Maritim, Ketidakpastian di Selat Hormuz Masih Membayangi
Jalan Tengah antara Iran dan Amerika Serikat
Usulan Oman dipandang sebagai upaya mencari titik temu di tengah perbedaan tajam antara Iran dan Amerika Serikat terkait masa depan Selat Hormuz.
Sebelumnya, Iran menyatakan keinginannya untuk mengelola selat tersebut bersama dengan Oman, mengingat kedua negara memiliki wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan jalur strategis tersebut.
Teheran juga menginginkan biaya layanan bagi kapal yang menggunakan Selat Hormuz sebagai bentuk kompensasi pengelolaan dan pemantauan jalur tersebut.
Namun, Amerika Serikat menolak pungutan wajib terhadap kapal yang lewat. Washington berpendapat Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk pelayaran internasional dan biaya wajib tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi.
Menurut sumber negara Teluk, hingga Senin malam (27/7/2026), belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Iran terkait usulan yang disampaikan Oman.
Sebelumnya, sejumlah pejabat Oman bertemu dengan pejabat Iran di Teheran untuk membahas berbagai masalah, termasuk situasi keamanan di kawasan.
Iran Tekankan Kerjasama Regional
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga membahas kondisi Selat Hormuz saat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Oman dan Arab Saudi pada Senin (27/7/2026).
















