Jayapura, RakyatPos.id – Ikatan Mahasiswa Wio (IMPW) di Jayapura, Provinsi Papua, menyatakan sikapnya terhadap konflik antar kelompok masyarakat yang berulang kali terjadi di Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Pegunungan Papua sejak tahun 2024-2026.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan IMWP dalam siaran pers tertulis yang diterima RakyatPos.id, Senin (27/7/2026) malam.
IMWP menyatakan konflik tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, terganggunya pendidikan, melumpuhkan kegiatan perekonomian masyarakat, dan melemahnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakannya, masyarakat di Kabupaten Jayawijaya perlahan mulai melanjutkan kehidupannya pasca rentetan konflik sosial yang terjadi selama dua tahun terakhir. Namun mereka menilai, berhentinya konflik antarkelompok warga bukan berarti benar-benar berakhir.
Sebab menurut IMWP, hingga saat ini masyarakat di sana masih hidup dalam situasi yang belum sepenuhnya aman. Mereka diliputi trauma, tidak
ketidakpastian, dan berbagai permasalahan yang belum mendapat solusi komprehensif.
IMPW menyatakan, di wilayah Distrik Wouma dan sekitarnya, proses belajar mengajar masih terhenti karena kondisi keamanan yang belum kondusif. Di sisi lain, pemulihan masyarakat terdampak belum dilakukan secara maksimal.
Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari komunitas Wio-Hubula, IMPW di Jayapura berpandangan bahwa perdamaian harus diwujudkan melalui penyelesaian akar permasalahan, rekonsiliasi yang berkeadilan, pemulihan korban, dan kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, IMWP juga menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga korban konflik antar kelompok masyarakat, serta memberikan penghormatan kepada masyarakat yang masih hidup dalam trauma akibat konflik sosial di Wouma.
Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, DPR Papua Pegunungan, dan DPR Kabupaten Jayawijaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik Wouma.
Hal ini merupakan langkah permanen untuk mengidentifikasi akar konflik, merumuskan rekomendasi kebijakan, mengawasi proses rekonsiliasi, dan memastikan penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkelanjutan.
Mendesak Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Pegunungan Papua, Dewan Adat Papua (DAP), tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk memperkuat seruan mengakhiri perang suku, mengedepankan rekonsiliasi adat, dan membangun dialog damai antar warga guna memulihkan persaudaraan masyarakat Wouma-Kurima dan Lany Jaya
Mendesak MRP Provinsi Papua Pegunungan, DPR Provinsi Papua Pegunungan, dan DPR di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, untuk menginisiasi dan membahas Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Kearifan Lokal, termasuk memperkuat mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat.
Mendesak Pemerintah Provinsi Pegunungan Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera membangun kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik, membuka kembali sekolah-sekolah yang masih belum beroperasi karena situasi keamanan, memberikan layanan trauma healing dan bantuan psikososial kepada korban khususnya perempuan dan anak, memulihkan penghidupan masyarakat melalui program pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Mendesak aparat keamanan menjamin rasa aman masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan profesional terhadap berbagai tindak pidana, termasuk maraknya pencurian yang meresahkan masyarakat, tanpa menimbulkan ketakutan baru di kalangan warga.
Mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk tidak berhenti pada pemberian bantuan tanggap darurat saja, namun memastikan adanya program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar pulih.
Mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk menolak segala bentuk kekerasan, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog, musyawarah dan nilai-nilai adat sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan.
IMWP meyakini masyarakat Pegunungan Papua memiliki nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi landasan hidup bersama. Nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan untuk membangun kembali kepercayaan, persaudaraan, dan perdamaian yang berkelanjutan.
IMPW juga berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian, menjaga kepentingan seluruh masyarakat, serta mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mencegah terulangnya konflik sosial di kemudian hari.
