RakyatPos.id – Isu kemungkinan pergantian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian publik setelah muncul laporan yang mengungkap ketegangan antara Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyusul penggeledahan yang disebut-sebut dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi ini muncul dalam laporan investigasi yang diterbitkan Tempo dan kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Dalam laporan tersebut disebutkan, Presiden Prabowo dikabarkan menunjukkan kemarahan karena merasa belum mendapat informasi awal terkait langkah penegakan hukum yang dinilai berdampak besar secara politik.
Berdasarkan laporan tersebut, Presiden mempertanyakan mengapa penggeledahan dilakukan tanpa koordinasi dengan dirinya sebagai kepala pemerintahan. Bahkan, dalam narasi yang beredar disebutkan Presiden sempat melontarkan pertanyaan keras kepada pejabat terkait.
“Anda ingin menyabotase pemerintahan saya?”
Ucapan tersebut diklaim berasal dari sumber yang dikutip dalam podcast investigasi Bocoran Alus Tempo. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan terkait isi pembicaraan tersebut.
Kapolri Dipanggil Berikan Penjelasan
Masih berdasarkan laporan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut memberikan penjelasan kepada Presiden terkait alasan penggeledahan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Disebutkan, kekhawatiran utama pihak berwenang adalah potensi kebocoran informasi jika rencana penggeledahan diketahui sejak dini. Dalam narasinya juga disebutkan bahwa Kapolri meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.
Namun informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari Mabes Polri.
Isu pergantian Kapolri kembali mengemuka
Di tengah situasi ini, laporkan Tempo mengatakan ada pembahasan terkait kemungkinan evaluasi posisi Kapolri. Nama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Karyoto disebut masuk dalam bursa calon pengganti jika Presiden memutuskan mengganti pimpinan Polri.
Namun dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Presiden masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan.
Salah satu pertimbangan yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah kedekatan keluarga Komjen Karyoto dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Faktor tersebut kabarnya menjadi pertimbangan mengenai persepsi independensi dan loyalitas jika terjadi pergantian kepemimpinan Polri.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Presiden maupun Istana yang membenarkan proses pergantian Kapolri.
Laporan Penguatan Pasukan
Selain soal penggeledahan, laporan itu juga menyebutkan informasi mengenai penebalan pasukan yang disebut-sebut disampaikan dalam rapat internal di kawasan Widya Chandra.
Laporan tersebut menyebutkan, informasi mengenai peningkatan kekuatan personel sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan Istana sehingga memicu pertanyaan mengenai tujuan langkah tersebut.
Namun polisi dalam laporan yang sama membantah keras tudingan bahwa langkah tersebut terkait dengan upaya melemahkan atau menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo.
Polri disebut-sebut menegaskan, seluruh tindakan dan tindakan pengamanan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan mekanisme keamanan negara, bukan untuk kepentingan politik tertentu.
Belum ada pernyataan resmi
Hingga berita ini disusun, Istana Kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi laporan tersebut. Begitu pula dengan Mabes Polri yang belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan percakapan antara Presiden dan Kapolri maupun isu pergantian pimpinan Korps Bhayangkara.
Oleh karena itu, sejumlah informasi yang beredar masih berupa klaim yang bersumber dari pemberitaan media dan belum dapat dipastikan kebenarannya sebagai fakta yang telah dikonfirmasi oleh semua pihak terkait.
Perkembangan persoalan ini diperkirakan akan terus menarik perhatian masyarakat mengingat menyangkut hubungan antara Presiden sebagai kepala pemerintahan dan institusi Polri sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran strategis dalam menjaga keamanan nasional.
