RakyatPos.id -Fenomena Generasi Z yang rela antri panjang demi membeli kuliner yang viral dinilai bukan sekadar tren media sosial.
Kondisi ini sebenarnya menunjukkan perubahan perilaku konsumen yang belum sepenuhnya direspon dalam kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti, pola konsumsi generasi muda saat ini sudah bergeser sehingga pendekatan pemerintah dalam mengembangkan UMKM juga harus beradaptasi.
“Banyak meme di media sosial yang menunjukkan bahwa ketika Gen Z diberi pilihan, mereka rela mengantri panjang untuk menikmati kuliner yang sedang viral. Ini bukan sekadar lelucon, tapi indikator pergeseran makroekonomi,” kata Nila dalam keterangannya, Sabtu, 18 Juli 2026.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai Gen Z kini menjadi salah satu penopang konsumsi nasional karena mengutamakan pengalaman dan interaksi sosial dalam setiap keputusan berbelanja. Oleh karena itu, program pengembangan UMKM tidak lagi hanya mengandalkan pola pengembangan konvensional.
Nila menyoroti serapan program UMKM dan kewirausahaan baru mencapai 51,64 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa pola pembinaan yang diterapkan selama ini perlu dievaluasi.
“Kementerian harus mulai menggeser pelatihan formal gaya lama untuk memfasilitasi inkubasi bisnis kuliner, fashion, dan industri kreatif yang relevan dengan kepentingan Gen Z saat ini,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan ekosistem digital yang menjadi ruang beraktivitas bagi generasi muda. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membangun aplikasi sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan platform digital yang sudah memiliki basis pengguna besar.
Untuk itu, Nila meminta Deputi Bidang Kewirausahaan dan LLP-KUKM memperkuat sinergi dengan komunitas digital agar program pengembangan UMKM lebih mudah diakses dan mampu merespons dinamika pasar.
“Perubahan perilaku belanja generasi Z dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan UMKM ke depan. Dengan begitu, program pemerintah tidak hanya fokus pada aspek administratif saja, namun juga mampu merespons dinamika pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha di era ekonomi digital,” tutupnya.
