Daftar 8 Nama Terbaru yang Berpotensi Gantikan Gibran sebagai Wakil Presiden, Ada di Radar Anies?

RADARPATI.JAWAPOS.COM – Polemik terkait masa depan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka semakin menyita perhatian publik.

Situasi politik semakin berkembang setelah muncul kabar Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah persoalan dokumen pendidikan yang juga menjadi sorotan hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi mengenai sosok yang berpeluang mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia jika posisi wakil presiden benar-benar kosong.

Namun, proses pergantian wakil presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik. Mekanisme pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan konstitusi agar tidak menimbulkan permasalahan hukum atau mengganggu stabilitas pemerintahan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyoroti tidak adanya bukti yang meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi landasan kesetaraan di jenjang SMA.

Meski demikian, MK juga menegaskan, kasus ini tidak bisa dijadikan alat untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi perkara tata usaha negara terkait pemerataan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan bahwa sertifikat penyetaraan yang menjadi objek sengketa adalah batal dan harus dicabut.

Namun pembatalan keputusan administratif ini tidak serta merta membuat posisi wakil presiden kosong.

Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945

Konstitusi mengatur tata cara pemberhentian dan pengisian jabatan wakil presiden. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.