Jayapura, RakyatPos.id – Menteri Perdagangan Internasional dan Investasi Papua Nugini (PNG), Richard Maru mengkritik forum bisnis luar negeri yang melibatkan Papua Nugini dan menilai mereka gagal memberikan hasil yang diharapkan dalam investasi di negara tetangga Indonesia.
Ia menyasar Forum Bisnis PNG-Australia dan menambahkan bahwa perhatian harus dialihkan ke Tiongkok, karena negara Tirai Bambu tersebut saat ini merupakan mitra dagang terbesar Papua Nugini.
Dengan diadakannya Forum Bisnis dan Pameran Dagang PNG-China yang akan datang, Maru berharap hal ini akan semakin memperkuat hubungan bilateral, dan hasil yang diharapkan akan terwujud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai catatan, acara serupa telah diadakan antara PNG dan Australian Business Councils selama 41 tahun berturut-turut. Sesekali kami ke Australia tiga kali untuk forum bisnis, dua kali di Brisbane dan satu kali di bulan November, awal Desember di Sydney,” kata Maru, dilansir RakyatPos.id dari laman tvwan.com.pg, Jumat (21/8/2026).
Baru-baru ini kita menandatangani perjanjian kemitraan pertahanan antara AS, negara yang hampir tidak pernah kita dagangi, dan Australia. Menariknya, mitra dagang terbesar Australia adalah Tiongkok, mitra dagang terbesar Selandia Baru adalah Tiongkok,” tuturnya.
“Mereka datang kepada kami dan berbicara tentang geopolitik, namun mereka melakukan bisnis dengan Tiongkok. Sudah waktunya bagi PNG untuk bangun dan melihat kenyataan. Masa depan kita sebagai perekonomian, sebagai sebuah negara, jelas ada di tangan Tiongkok.”
Perdagangan dua arah kami saat ini antara kedua negara adalah K17 miliar (1 Kina = Rp 4500,-), dan terus meningkat. Saat ini, ada satu juta generasi muda yang menganggur, dan populasi kami tumbuh sebesar 4% per tahun,” ujarnya.
Maru lebih lanjut memperingatkan bahwa jika negara gagal mendapatkan investor di tahun-tahun mendatang, dampaknya tidak hanya akan berdampak pada perekonomian tetapi juga generasi mendatang, dengan alasan perlunya mengubah pendekatan tradisional dalam berbisnis.
Catatan RakyatPos.id pada April 2002 dan Mei 2018 saat berangkat ke Vanimo dengan penerbangan Air New Guinea Foker 28 menuju Port Moresby, bandara di sana tidak tertata rapi dan tampak seperti model bandara lama tahun 1980-an.
Namun perbedaan mulai terlihat pada Mei 2023, ketika Bandara Vanimo mulai dibangun sesuai standar internasional, termasuk sinar X untuk barang dan penumpang, berbeda dengan era tahun 2002.
Memang bandara di Vanimo belum memiliki aerobridge, jembatan berdinding dan atap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang dengan pintu pesawat untuk memudahkan penumpang.
Bandara Vanimo di Provinsi Sepik Barat, Papua Nugini, dibangun oleh China Railway Construction Engineering Group Co Ltd. Proyek ini mencakup terminal baru senilai K28,8 juta dan perpanjangan landasan pacu, yang secara resmi dibuka pada Juni 2022 sebagai bagian dari program pengembangan penerbangan nasional yang lebih luas senilai K70,1 juta.
Tak hanya itu, Tiongkok juga membangun Port Moresby International Convention Center di Papua Nugini, gedung ini berfungsi sebagai tempat utama pertemuan APEC 2018.
Meskipun bangunan lokal ikonik seperti APEC Haus dibangun oleh perusahaan internasional lainnya, Tiongkok mendanai dan meningkatkan pusat konvensi dan membangun Independence Boulevard di dekatnya.
Saat ini di Port Moresby, Tiongkok sedang mengerjakan proyek komersial terbesar dalam sejarah negaranya, misalnya pembangunan Baosen China Town senilai sekitar K3 miliar hingga K4 miliar (sekitar USD $400 juta hingga $1,2 miliar) di kawasan Five-Mile, Port Moresby.
China Towan Baosen atau Baosen China Town dibangun dengan total luas bangunan 420.000 meter persegi, Baosen China Town merupakan proyek pengembangan mega multifungsi generasi berikutnya yang direncanakan secara matang di tiga area.
Sejak kemerdekaan PNG pada 16 September 1975 dari Inggris dan Australia, Papua Nugini dan Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik yang terjalin lama sejak tahun 1976, tak lama setelah PNG memperoleh kemerdekaan.
Perdana Menteri James Marape dengan tegas membela hubungan yang “sudah lama dihormati” ini, mengikuti kebijakan luar negeri “persahabatan dengan semua orang dan tidak bermusuhan dengan siapa pun.”
Namun PNG harus mengusir Taiwan karena mengakui Tiongkok, pada 16 Juli 2026, Menteri Luar Negeri Papua Nugini (PNG) Justin Tkatchenko mengumumkan penutupan kantor perwakilan ekonomi Taiwan di Port Moresby.
Pemerintah PNG menyatakan bahwa kehadiran fisik Taiwan tidak lagi diakui atau diperlukan, sebagai langkah untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Tiongkok daratan. Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan bagian dari Provinsi Tirai Bambu.
