Ringkasan Berita:
- Menurutnya, penting untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan terukur agar masyarakat mendapat gambaran jelas mengenai kinerja pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Selain persoalan penyampaian capaian program, LMND juga menyoroti munculnya oknum-oknum yang menyampaikan atau mendiskusikan persoalan internal birokrasi kepada publik seperti juru bicara pemerintah.
Laporan Jurnalis Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil
RakyatPos.id, SINGKIL – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Pengurus Kabupaten Aceh Singkil mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil untuk menyampaikan capaian visi dan misi bupati kepada masyarakat secara transparan.
LMND juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk membuka ruang komunikasi publik yang jelas dan terukur terkait realisasi program pemerintah daerah.
“Permintaan ini muncul di tengah banyaknya perhatian dan pertanyaan masyarakat mengenai sejauh mana program tersebut terealisasi dan tercapainya visi misi pemerintah daerah,” kata Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, penting untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan terukur agar masyarakat mendapat gambaran jelas mengenai kinerja pemerintah daerah.
Selain persoalan penyampaian capaian program, LMND juga menyoroti munculnya oknum-oknum yang menyampaikan atau mendiskusikan persoalan internal birokrasi kepada publik seperti juru bicara pemerintah.
Menurut Surya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, apalagi jika informasi yang disampaikan tidak berasal dari jalur resmi pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai kebijakan, capaian program, dan dinamika pemerintahan tersampaikan melalui jalur komunikasi resmi. Jangan sampai masyarakat menerima informasi berbeda dari berbagai pihak,” ujarnya.
Ia mengingatkan, komunikasi pemerintah yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan persepsi salah di kalangan masyarakat dan membuka ruang spekulasi.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu menerapkan pola komunikasi yang jelas, terukur dan bertanggung jawab.
Pada bagian lain, Surya meminta Pemkab Aceh Singkil tidak hanya menyampaikan narasi keberhasilan, namun juga menjelaskan program-program yang sudah terealisasi, masih berjalan, serta target yang belum tercapai dan kendalanya.
“Masyarakat berhak mengetahui capaian pemerintah secara obyektif. Kalau berhasil sampaikan dengan data. Kalau ada program yang belum tercapai, jelaskan juga apa kendalanya. Ini bagian dari keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah kepada publik,” tegas Surya.
Surya mengatakan, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun penyampaian informasi mengenai pemerintahan harus tetap dalam koridor kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Yang kami dorong bukanlah pembatasan informasi, melainkan keterbukaan yang dikelola secara profesional. Pemerintah harus hadir sebagai sumber informasi utama agar masyarakat tidak perlu menafsirkan sendiri informasi yang beredar,” tutupnya.
