Oleh: Teuku Muhammad Jamil
Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam merupakan negara paling kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara. Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia ini bisa dikatakan berada di bawah pengawasan para sultan Aceh Darussalam.
Ini adalah cerita dari masa lalu ketika masih berdiri sendiri. Lalu bagaimana sekarang di era cucu Sultan Iskandar Muda?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ada sebuah ironi yang sudah lama hidup di ujung barat Indonesia. Suatu daerah diberi status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, namun dalam praktiknya masih sering dihantui oleh berbagai belenggu birokrasi, tarik-menarik kewenangan, dan lambatnya pengambilan keputusan.
Paradoks inilah yang perlu direnungkan. Sebab, kebebasan bukan sekadar istilah hukum, melainkan budaya pemerintah. Suatu daerah tidak serta merta menjadi bebas hanya karena undang-undang menyatakan demikian. Kebebasan hanya akan bermakna ketika seluruh lembaga yang diberi amanah mempunyai keberanian, keikhlasan, dan konsistensi dalam menjalankan semangat peraturan tersebut.
Negara sebenarnya sudah memberikan landasan hukum yang kuat. Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, pemerintah menempatkan Sabang sebagai salah satu kawasan strategis nasional.
Berbagai peraturan pelaksanaan kemudian diterbitkan untuk memperkuat kewenangan, mempercepat investasi, dan memberikan berbagai insentif ekonomi. Termasuk membentuk Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bagi wilayah Sabang dan Pulau Aceh, dengan tujuan utama membangkitkan perekonomian Aceh.
Harapannya sangat jelas. Sabang tidak hanya menjadi pintu gerbang Indonesia ke barat, namun juga menjadi pusat logistik, perdagangan internasional, industri maritim, pariwisata dan investasi yang mampu menggerakkan perekonomian Aceh.
Secara geografis hampir tidak ada yang meragukan keunggulan Sabang. Kota ini berada di muara Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, melampaui Selat Hormuz di Iran.
Ribuan kapal dagang internasional melewati kawasan ini setiap tahun, menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Eropa dan Afrika. Dari sisi geopolitik dan geoekonomi, posisi tersebut merupakan anugerah yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia.
Dibutuhkan sinkronisasi dan keberanian
Namun sejarah perkembangan mengajarkan bahwa lokasi yang strategis hanyalah modal awal. Tidak ada satu daerah pun yang menjadi maju hanya karena faktor geografis. Kemajuan lahir ketika keunggulan alami dipadukan dengan institusi yang efektif, kepemimpinan visioner, birokrasi profesional, dan budaya pelayanan publik yang berintegritas. Di sinilah Sabang menghadapi ujian sesungguhnya.
Masalah terbesar Sabang bukanlah kurangnya potensi, melainkan tata kelola yang tidak memadai. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berupa keterbatasan infrastruktur atau anggaran, namun juga koordinasi antarlembaga, sinkronisasi kebijakan, kepastian hukum, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Ketika berbagai institusi beroperasi berdasarkan logika masing-masing, energi pembangunan dihabiskan untuk mengelola perbedaan, bukan menghasilkan kemajuan.
Dalam teori institusional, ekonom peraih Nobel Douglas C. North menekankan bahwa kualitas institusi merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan. Kekayaan sumber daya dan letak geografis tidak akan menghasilkan kesejahteraan jika institusi gagal menciptakan kepastian, efisiensi dan kepercayaan.
Investor tidak hanya mencari insentif perpajakan atau fasilitas perdagangan, namun juga menilai stabilitas kebijakan, kecepatan pelayanan, dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan peraturan.
Pandangan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat berbagai kawasan ekonomi yang sukses di dunia. Keunggulan mereka tidak hanya terletak pada pelabuhan modern atau kawasan industri yang luas, namun juga pada kemampuan institusi untuk bekerja secara harmonis. Tidak ada ego sektoral yang menghalangi pengambilan keputusan, tidak ada birokrasi yang saling menyandera, dan tidak ada kepentingan jangka pendek yang mengalahkan kepentingan bangsa.
