RakyatPos.id -Pernyataan pengusaha tembakau asal Madura, Jawa Timur, Khairul Umam alias Haji Her yang mengaku menyumbang Rp 38 miliar untuk memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024 jadi sorotan.
Direktur Eksekutif Kemitraan Demokrasi dan Pemberdayaan Pemilu (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai persoalan utama bukan sekedar besar atau kecilnya angka yang disebutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, yang lebih penting adalah memastikan apakah seluruh pembiayaan politik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, pembiayaannya juga harus tercatat dalam mekanisme pelaporan dana kampanye dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Apakah seluruh pembiayaan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dicatat dalam mekanisme pelaporan dana kampanye, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Neni kepada RMOL, Kamis 23 Juli 2026.
Menurut Neni, transparansi menjadi landasan penting untuk menjaga integritas pemilu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Atas dasar itu, Neni menilai pernyataan Haji Her yang disampaikan secara terbuka kepada publik perlu diklarifikasi oleh seluruh pihak terkait. Langkah ini penting agar pernyataan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang lebih luas.
“Penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengusutan mendalam jika terdapat indikasi memenuhi unsur untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya,” kata Neni.
Ia menegaskan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus tetap dijaga.
“Setiap orang yang terlibat, baik tokoh politik, kepala daerah, maupun pihak yang memberikan dukungan dana, harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” kata Neni.
Neni meyakini demokrasi yang sehat hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi.
“Karena dalam laporan dana kampanye seringkali tidak disebutkan siapa penyumbang dan penerima dana kampanye, berapa jumlahnya, dan digunakan untuk apa,” kata Neni.
