Jayapura, RakyatPos.id – Teluk Tanah Merah di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memiliki pantai yang indah, lautan penuh ikan, budaya kearifan lokal, dan sisa-sisa tangki minyak peninggalan pasukan sekutu Amerika Serikat (AS) sejak Perang Dunia Kedua.
Sayangnya warga lebih memilih memanfaatkan wisata pantai dibandingkan kearifan lokal. Apalagi wisata sejarah Perang Pasifik yang dianggap sebagai kenangan tidak menambah nilai ekonomi.
“Saya melihat masyarakat kini lebih memilih mengelola pantai wisata karena mendapat langsung biaya masuk berupa sewa gubuk dan bayar parkir, sedangkan potensi budaya dan peninggalan Perang Dunia Kedua sudah tidak dianggap penting karena dirasa tidak memberikan manfaat,” kata anggota DPR Kabupaten Jayapura dari Fraksi Otsus, Amos Soumilena kepada RakyatPos.id, Senin (20/7/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tradisi Tiatiki dulu masih dilakukan warga, khususnya masyarakat asli Suku Tepra, Defonsero Utara di kawasan Teluk Tanah Merah, Depapre, Kabupaten Jayapura.
Apalagi sistem konservasi berbasis kearifan lokal ilmiah sudah sesuai dengan kaidah umum konservasi (peraturan perundang-undangan), yakni pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam serta pembagian wilayah (zonasi), meski tidak tertulis.
Namun tradisi ini sudah tidak berjalan seperti dulu. Bukan hanya tradisi itu, potensi wisata lainnya seperti tangki minyak sisa perang dunia dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak memberikan manfaat ekonomi, ujarnya.
Dikatakannya, warga lebih tertarik untuk mengelola wisata pantai sebagai potensi yang memberikan manfaat langsung, dengan memungut biaya ketika pengunjung ingin menikmati alam pantai di sana.
Mantan pengurus adat Defonsero Utara ini mengakui, generasi muda kurang tertarik mempelajari kearifan lokal dengan menerapkan pola etno konservasi laut seperti ini.
Keadaan ini dikhawatirkan praktik cerdas yang sangat berharga seperti Tiaitiki tidak lagi diminati oleh generasi muda Suku Tepra di kemudian hari.
“Saya sangat khawatir generasi muda tidak lagi tertarik mempelajari kearifan lokal seperti Tiatiki,” ujarnya prihatin.
Diakuinya, praktik Tiatiki ini penting dan sudah banyak peneliti yang turun ke desa untuk melakukan upaya strategis dengan menerbitkan buku-buku bermuatan lokal, memuat muatan tradisi tradisional Suku Tepra (termasuk Tiaitiki) sehingga mampu menarik minat generasi muda.
Sementara itu Dr Wiklif Yarisetou dalam bukunya yang berjudul Tiatiki Concepts and Practices menyatakan bahwa kearifan lokal ini penting untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan pesisir dan kelautan.
Konsep tiatiki disebut-sebut sebagai salah satu model kegiatan perlindungan sumber daya di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, kata Yarisetou, kajian terhadap kitab Tiatiki dapat menginspirasi masyarakat lokal untuk terus menjaga dan menjaga kearifan lokalnya.
Berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan yang berpusat pada Pemerintahan Daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya peran lembaga adat dalam menerapkan kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan pesisir dan laut tetap terjaga dengan kearifan lokal yang telah diwariskan.
Pada tahun 1990-an tradisi Tiatiki di Teluk Tanah Merah pernah diminati wisatawan asal Jepang, bersama dengan Yayasan Bina Masyarakat Desa (YPMD), tradisi ini mulai digalakkan, termasuk dengan diperkenalkannya rumpon di sana.
Desa Tablanusu pada tanggal 9 September 1999 dibuka Tiatiki pada pukul 7.00 pagi agar warga dapat memanfaatkan potensi laut yang telah ditutup selama enam bulan.
“Paitua mama-mama dorang (mereka), anak-anak muda mendayung perahu menuju lokasi sasi atau Tiatiki di Bityayo (Desa Tua) untuk menangkap ikan. Semua warga sibuk mencari dan menangkap,” kata Menase Soumilena mengenang saat itu.
















