RakyatPos.id – Indonesia resmi terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Council/HRC) periode 2026. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro dilantik sebagai Presiden ke-20 lembaga ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya pada Rapat Organisasi Dewan Hak Asasi Manusia yang disiarkan melalui UN Web TV, Kamis 8 Januari 2026, Sidharto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia, sekaligus menekankan komitmen Jakarta terhadap multilateralisme dan perlindungan hak asasi manusia universal.
“Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan Hak Asasi Manusia sejak awal berdirinya. Kami telah beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berusaha bertindak konstruktif dan menjadi jembatan di tengah perbedaan pendapat,” kata Sidharto.
Dijelaskannya, keputusan Indonesia mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia berakar pada amanat konstitusi UUD 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, khususnya kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Amanat tersebut, menurut Sidharto, ditegaskan kembali oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 yang menyerukan tatanan multilateral di mana “perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak segelintir pihak, melainkan hak semua pihak”.
“Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak segelintir pihak, melainkan hak semua pihak,” jelas Sidharto mengutip pernyataan Presiden Prabowo.
Menandai peringatan 20 tahun Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Sidharto menilai sejarah lembaga ini sebagai pedoman penting dalam menghadapi tantangan masa depan, terutama di tengah meningkatnya polarisasi global terkait isu hak asasi manusia.
Ia menekankan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip inti Dewan Hak Asasi Manusia, termasuk universalitas, objektivitas dan non-selektifitas dalam menangani isu-isu hak asasi manusia, serta perlakuan yang adil dan setara terhadap semua hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan.
“Kami percaya pada kemampuan Dewan Hak Asasi Manusia dalam berdialog, menjembatani perbedaan, dan tetap bersatu untuk melindungi hak asasi manusia,” kata Sidharto.
Pada masa kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua”, dengan fokus pada pendekatan inklusif dan partisipatif. Sidharto menegaskan akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara anggota dan non-anggota, lembaga khusus PBB, lembaga hak asasi manusia nasional, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi regional.
“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan Hak Asasi Manusia menjadi lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pihak,” ujarnya.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk menciptakan ruang yang inklusif dan saling menghormati, dengan penekanan pada pencegahan diskriminasi, mendorong kesetaraan gender, dan meningkatkan partisipasi negara-negara kurang berkembang (LDC) dan negara kepulauan kecil (SIDS).
Indonesia akan melanjutkan agenda efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM yang digagas Presiden sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2026 dinilai akan memperkuat posisi Jakarta sebagai aktor kunci dalam diplomasi multilateral, sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia sebagai penyeimbang dan pembangun jembatan permasalahan hak asasi manusia global.
