Jayapura, RakyatPos.id – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si menegaskan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Namun harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP), pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Geley saat menjadi pembicara pada konferensi internasional bertema Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung pada 23-24 Juli 2026.
Menurut Wagub Geley, kekayaan alam yang ada di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah, merupakan warisan leluhur yang harus dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang, sehingga tidak boleh merampas hak-hak anak cucu di kemudian hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparan materinya, Wakil Gubernur Geley menyampaikan bahwa menata ulang tata kelola berarti mengubah cara pandang lama yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
“Kami sedang membangun model baru di mana kepemilikan, pengawasan dan manfaat produk alami benar-benar berpihak pada masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut,” kata Deinas Geley.
Katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah saat ini tengah merancang dan memperkuat berbagai regulasi dan kelembagaan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan mempunyai kepastian hukum, transparan, dan melibatkan partisipasi bermakna masyarakat adat.
Prinsipnya sederhana, kekayaan alam tidak boleh diambil tanpa izin dan tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar, ujarnya.
Keikutsertaan Wagub dalam forum internasional ini merupakan momentum penting untuk menyuarakan aspirasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah di hadapan masyarakat global, serta menyerap best practice dari negara dan wilayah lain yang telah berhasil mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
Pasalnya, Pemprov Papua Tengah berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam merumuskan kesepakatan dan kebijakan yang lebih manusiawi.
“Pembangunan dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan, dan harkat dan martabat masyarakat asli Papua tetap terjaga di tengah arus pembangunan,” ujarnya.
Kegiatan ilmiah berstandar internasional ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi dan pengambil kebijakan.
Para pihak membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola sumber daya alam, transformasi politik, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial.
Konferensi ini juga dihadiri oleh peserta dan delegasi dari 12 negara yaitu Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan, serta menjadi ruang dialog akademis lintas negara dalam merumuskan model tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.
