Jayapura, RakyatPos.id – Menteri Luar Negeri Papua Nugini (Menlu PNG), Justin Tkatchenko sangat berharap isu West Papua dibahas pada pertemuan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) di Palau pada 30 Agustus hingga 4 September 2026.
Hal ini terjadi ketika isu pelanggaran HAM dan konflik di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, yang sering dikenal dunia internasional dengan sebutan West Papua, seolah tersingkir dari agenda regional, seperti dilansir RakyatPos.id dari laman RNZ Pacific, Kamis (20/8/2026).
Setelah para menteri luar negeri PIF bertemu di Suva awal bulan ini, tidak ada penyebutan West Papua dalam pernyataan hasil pertemuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagian besar pembicaraan berkisar pada pengaturan keamanan regional dan tanggapan kawasan, atau kurangnya tanggapan, terhadap uji coba rudal balistik antarbenua berkemampuan nuklir yang dilakukan Tiongkok baru-baru ini di perairan Pasifik.
Namun Menteri Luar Negeri PNG Justin Tkatchenko telah mengindikasikan kepada RNZ Pacific bahwa masalah Papua Barat akan dibahas oleh para pemimpin Pasifik di Koror bulan depan.
Hal ini terjadi meskipun hampir tidak ada kemajuan yang terlihat setelah para pemimpin Forum tahun lalu menugaskan Sekretariat Forum untuk bekerja secara konstruktif dengan Indonesia mengenai usulan kunjungan utusan kepemimpinan PIF ke Papua Barat pada tahun 2026, dengan berkonsultasi dengan Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).
Tkatchenko membantah bahwa Indonesia telah menghambat kemajuan rencana kunjungan pemimpin Forum tersebut ke Papua Barat.
Saya kira ini hanya soal menentukan waktu dan tanggal dan mewujudkannya. Saya yakin ini bisa dibicarakan dalam pertemuan berikutnya di Palau oleh para pemimpin, dan kalau perlu diusahakan, biarlah,” tuturnya.
Namun yang jelas, belum ada tindakan konkrit terkait resolusi PIF tahun 2019 yang meminta Indonesia memberikan akses ke West Papua agar Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa datang dan menyelidiki dugaan pelanggaran.
Tkatchenko mengatakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden baru Prabowo Subianto sudah terbuka terkait isu Papua.
Ia mengatakan, meningkatnya konflik kekerasan antara militer Indonesia dan pejuang kemerdekaan West Papua dalam beberapa bulan terakhir tidak dibahas dalam pertemuan di Suva.
“Memang tidak ada yang disebutkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Forum Kepulauan Pasifik mengenai hal itu, namun saya tegaskan bahwa kami menghormati kedaulatan Indonesia, dan kami telah mengangkat masalah ini kepada para pemimpin untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki hubungan strategis dengan seluruh anggota Forum Kepulauan Pasifik,” ujarnya.
Menlu menyarankan peran Indonesia dalam Forum ini bisa lebih besar, karena forum ini menampung 20 juta warga negara Melanesia di Indonesia, yang lebih besar dari gabungan seluruh Kepulauan Pasifik.
“Jadi, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam hal keterwakilan komunitas Melanesia di seluruh Pasifik, dan khususnya di Forum Kepulauan Pasifik. Jadi, hal itu diangkat dan disebutkan, dan para pemimpin akan membahasnya di Palau dalam beberapa minggu mendatang,” ujarnya.
Tkatchenko mengatakan, dari sudut pandang PNG, mereka telah menegaskan kepada negara tetangganya bahwa mereka bersedia membantu Indonesia mengatasi permasalahannya di Papua, jika Indonesia menginginkan bantuan.
“Kami mendapat indikasi melalui diskusi dengan presiden Indonesia yang baru dan Menteri Luar Negeri bersama saya bahwa segala sesuatunya bergerak maju demi kesejahteraan masyarakat West Papua saat ini dan di masa depan,” ujarnya.
Para menteri PNG enggan menuding Indonesia atas kerusuhan yang terjadi di provinsi Papua, khususnya Dataran Tinggi Papua.
Maksud saya, kita pernah mengalami pembantaian massal dan perang suku yang sangat disayangkan, serta konflik antar suku di Dataran Tinggi Papua Nugini yang setara atau bahkan lebih buruk dari yang terjadi di Indonesia, ”ujarnya.
“Jadi, kita punya masalah ketertiban umum sendiri yang juga sedang kita coba atasi dalam hal itu,” ujarnya lagi
Namun, lanjutnya, setiap pelanggaran HAM tentu selalu menjadi perhatian, tergantung keadaan.
“Tahukah Anda, mereka adalah saudara kita dan kita prihatin. Dan jika masyarakat Indonesia membutuhkan bantuan kita, biarlah.”
Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik dijadwalkan bertemu di Palau pada awal September.
Sementara itu, Tkatchenko mengatakan bahwa pejabat Kementerian Luar Negeri PNG berada di Jakarta untuk menyelesaikan perjanjian lintas batas, yang akan memungkinkan bantuan ke tambang Ok Tedi milik PNG di Provinsi Barat dekat perbatasan internasional.
Tambang Ok Tedi saat ini sedikit mengalami kesulitan karena pada dasarnya sungai telah mengering dan berubah dari sungai menjadi anak sungai.
Pengangkutan barang, produk dan bahan bakar ke Ok Tedi terhenti karena sungai tidak mampu mencapai kedalaman air yang cukup untuk mengangkut kapal dan tongkang ke titik-titik yang sesuai.
“Sekarang kita punya jalan dan jembatan di seluruh Indonesia sehingga bisa mengakses bahan bakar, barang, dan lainnya dari Indonesia,” ujarnya.
“Kita semua sudah sepakat, dan ini juga merupakan kerjasama dengan seluruh pemilik tanah Papua Barat dan Indonesia, dan tentunya perjanjian yang baru saja kita tandatangani,” ujarnya.
