Wamena, RakyatPos.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga, Provinsi Pegunungan Papua, Gubuganus Kogoya menyatakan aspirasi masyarakat Nduga yang sebelumnya menggelar aksi damai sudah disampaikan kepada pimpinan DPRK Nduga.
Ratusan warga Kabupaten Nduga perwakilan 22 distrik di sana yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli dan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Nduga menggelar aksi damai di Bundaran Lintas Kota Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Jumat (24/7/2026).
Masyarakat menggelar aksi karena merasa sudah beberapa waktu terjadi kekosongan pemerintahan di wilayah tersebut. Mereka pun mengancam akan menutup akses transportasi ke sana jika situasi terus berlanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massa mendesak Bupati dan DPRK Nduga untuk selalu berada di daerah, menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat, serta mempercepat pengisian struktur pemerintahan yang masih kosong.
“Kami mewakili lembaga DPRK Nduga yang diwakili (Wakil) Ketua II Nus Ganikmeya bersama empat orang anggotanya (DPRK Nduga) menerima aspirasi massa. Tuntutan tersebut sudah kami sampaikan kepada pimpinan lembaga DPRK melalui whatsapp group, sehingga sesuai waktu yang diberikan massa aksi, dalam 3 hari ke depan kami segera mengambil tindakan,” kata Gubuganus Kogoya melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Kogoya, tuntutan massa aksi perlu disampaikan kepada pimpinan agar DPRK Nduga sebagai lembaga tempat masyarakat menyampaikan keluhannya bisa segera ditindaklanjuti.
“Jika (tuntutan) tidak ditanggapi, para pengunjuk rasa mengancam akan kembali (melakukan) aksi jilid kedua dan menutup kegiatan akses layanan publik. Kami menunggu tanggapan Ketua DPRK (untuk) mengadakan sidang lanjutan,” ujarnya.
Kata dia, ada beberapa poin tuntutan dari para pengunjuk rasa. Salah satunya mendesak pimpinan DPRK dan Bupati Nduga segera kembali ke daerah untuk menjalankan tugas yang diberikan.
Ada beberapa poin tuntutan massa aksi yang merupakan tugas, wewenang dan kebijakan bupati selaku kepala pemerintahan kabupaten Nduga, ujarnya.
Ditegaskannya, aksi masyarakat Nduga ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap sistem dan pelayanan pemerintahan yang selama ini belum efektif. Oleh karena itu, DPRK dirasa perlu segera menggelar rapat dengar pendapat dengan bupati.
Kogoya mengatakan tujuannya bukan untuk menggulingkan pemerintah. Namun, bagaimana pihak-pihak terkait bisa berpikir bersama melihat situasi daerah, agar semuanya bisa terlaksana sesuai harapan masyarakat?
