Pengawasan Hutan Global (GFW) menyatakan Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektar hutan primer lembab pada periode 2002-2024.
Selama dua dekade terakhir, kawasan hutan primer lembab di Indonesia telah menyusut sekitar 11 persen, setara dengan hilangnya 34 persen tutupan pohon pada periode yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini terungkap dalam laporan Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Kegagalan Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara, disusun oleh Forum LSM Internasional tentang Pembangunan Indonesia (Infid).
Wakil Direktur Infid, Bona Tua, menjelaskan bahwa hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi dan fungsi ekologi terpenting terus mengalami degradasi dan konversi skala besar.
“Hal ini mencerminkan tekanan serius dari deforestasi jangka panjang yang berdampak langsung pada krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana ekologi,” kata Bona, dikutip dari laporannya, Senin (5/1).
Deforestasi, lanjutnya, juga memicu banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), deforestasi mencapai 1,4 juta hektar sepanjang 2016-2025 di ketiga provinsi tersebut.
Bona mengatakan penyebabnya adalah aktivitas ratusan perusahaan yang merusak daerah aliran sungai (DAS) penting di bentangan Bukit Barisan seperti Batang Toru, Sumut; DAS Krueng Trumon, Singkil, Peusangan dan Tripa di Aceh; dan DAS Musim Dingin Aia di Sumatera Barat.
Kerusakan hutan di hulu DAS telah menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara signifikan, sehingga memperparah banjir bandang dan tanah longsor, ujarnya. Kelompok Kajian dan Pengembangan Inisiatif Masyarakat bersama jaringan masyarakat sipil menegaskan bahwa bencana tersebut merupakan pertanda krisis agraria dan ekologi yang telah berlangsung lama.
Masifnya pemberian izin dan konsesi perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dinilai telah menggerus hutan dan wilayah adat, merusak fungsi hidrologi kawasan hulu, serta meningkatkan risiko banjir di kawasan hilir.
“Data menunjukkan ribuan konflik agraria dalam satu dekade terakhir, dengan Sumut dan Sumbar menjadi provinsi dengan konflik tertinggi, serta deforestasi besar-besaran di Tapanuli Selatan dan Tengah yang berkorelasi dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan,” jelas Bona. (*/com)
