RakyatPos.id – Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat wakil rakyat di Senayan berang. Apalagi, wacana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang dinilai tidak sesuai dengan tugasnya.
“Makanya saya minta, sebaiknya Pak Luhut diplester saja, mulutnya ditutup saja, jangan bicara. Cepat bicara, Pak Luhut,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Bersubsidi Terbatas pada 17 Agustus, Sabtu (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulyanto berpendapat, lembaga yang terkait dengan urusan BBM ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi, terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus, seharusnya tidak keluar dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Biar menteri yang bertanggung jawab (bicara), siapa? Menteri ESDM bilang ‘ini rencana kita untuk menetapkan pembatasan, dan ini kriteria yang baru diajukan’, betul? Kemudian (lihat) respons publik, baru setelah dikaji (lalu) diputuskan,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu.
Menurut Mulyanto, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus jelas, terukur, dan efektif karena hasil kebijakan tersebut semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau tiba-tiba Pak Luhut bilang tanggal 17 Agustus pembatasan, Pak Airlangga (Menko Perekonomian) menolak, Pak Erick (Menteri BUMN) menolak, Pak Menteri ESDM menolak? Ini yang kita lihat sebagai guyonan pemerintah,” katanya.
Atas dasar itu, Mulyanto meminta Luhut menahan diri pada sisa masa jabatannya di pemerintahan Joko Widodo yang berakhir pada Oktober 2024.
“Cukup Pak Luhut, lebih baik menahan diri untuk tidak bicara di akhir masa pemerintahan,” pungkasnya.
RakyatPos.ID Network
