Update BSU: Menaker Sebut Tahap Verifikasi Data Masih Dalam Tahap, Komposisi Penerima Belum Bisa Dipastikan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi memperbarui mengenai data Bantuan Subsidi Gaji (BSU) yang rencananya akan dicairkan pada November-Desember 2026. Menurut dia, saat ini data penyaluran porsi penerima BSU masih dalam tahap verifikasi.

Yassierli menyatakan, saat ini BSU sedang ditahan untuk verifikasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelah tahapan proses pendataan di Kementerian Keuangan selesai, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali memvalidasi dan memverifikasi data calon penerima.

Baca juga: Batasan Gaji Penerima BSU Tahun 2026 Tak Selalu Rp 3,5 Juta

“Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti pasti akan kita validasi dan verifikasi datanya lagi. Dari situ kita akan mendapatkan data finalnya,” kata Yassierli, Senin (9/11/2026), dikutip dari Di antara.

Perkembangan yang masih dalam tahap verifikasi dan finalisasi data ini membuat pemerintah belum bisa memastikan komposisi kelompok masyarakat penerima BSU, termasuk masyarakat kelas menengah.

Dalam proses verifikasi dan finalisasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan melakukan pemutakhiran data dan clean data (pembersihan data) bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

Baca juga: Mengapa Pembalut Masih Dikenakan PPN? Demikian penjelasan DJP Kementerian Keuangan

Persyaratan Penerima BSU

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur BSU, ada lima kriteria utama penerima BSU. Berikut lima syarat utama penerima BSU:

1. Memiliki kartu identitas resmi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah maksimal Rp3.500.000,00 per bulan atau setara dengan UMP/UMK bagi daerah yang memiliki Upah Minimum lebih dari Rp3,5 juta.
4. Prioritas diberikan kepada pekerja atau buruh yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran BSU dilakukan.
5. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri