Aturan Baru MBG, Kendaraan Distribusi Tak Lagi Ditanggung Operasional Dapur, Insentif Harian Juga Dipangkas

JAKARTA, AFU.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus biaya sarana distribusi pangan dari pagu operasional Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kebijakan tersebut, mitra pengelola dapur wajib menyediakan kendaraan sendiri dan tidak dapat memungut biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat per hari.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan kebijakan tersebut bukanlah aturan baru. Menurut dia, BGN hanya mengembalikan ketentuan yang berlaku saat program MBG diluncurkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Menghilangkan biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 per hari per penerima manfaat bukanlah hal baru, kebijakan ini kami kembalikan sebagaimana mestinya sejak program MBG pertama kali diluncurkan,” kata Tysa, Minggu (8/11/2026).

Tysa menjelaskan, sarana distribusi meliputi perlengkapan SPPG yang harus dipenuhi sejak awal, seperti gedung, perlengkapan memasak, dan perlengkapan makan. Menurut dia, ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Distribusi Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025.

Tysa mengaku BGN telah menerbitkan Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025. Keputusan tersebut memasukkan biaya sewa kendaraan sebagai bagian dari komponen biaya operasional. Artinya, selama keputusan tersebut berlaku, mitra dapat membiayai penyaluran sewa mobil dari dana operasional. Ketentuan ini tidak berlaku lagi.

“Setelah kita kaji lebih dalam, sebaiknya kendaraan tidak dimasukkan dalam biaya operasional, karena kendaraan merupakan hal yang harus dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” kata Tysa. Penghapusan retribusi kendaraan diumumkan bersamaan dengan dua perubahan lainnya pada 4 November 2026. Pertama, biaya operasional dapur dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat dan dihitung dari jumlah sebenarnya penerima yang dilayani.

BGN mengatakan, batasan tersebut dibuat untuk mengendalikan pengeluaran. Sebelumnya, ada dapur yang membutuhkan biaya operasional hingga Rp10.000 per penerima manfaat. Kedua, insentif fasilitas bagi mitra diubah dari tarif tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. BGN mengatakan insentif kini juga mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas layanan. Gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan tidak termasuk dalam batasan Rp3.000. Kedua komponen ini tetap dibayar terpisah.

Dengan skema baru, insentif sebesar Rp6 juta per hari hanya didapat jika satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat. Dapur yang melayani 2.000 penerima kini mendapat penghasilan Rp4 juta per hari, sedangkan dapur dengan 1.000 penerima hanya mendapat Rp2 juta.

Sedangkan biaya kendaraan tidak bisa lagi diambil dari dana operasional. Mitra harus menanggungnya dari modalnya sendiri. Sebagai gambaran, hingga 12 Mei 2026 pemerintah mencatat 61,99 juta penerima manfaat dilayani oleh 28.390 SPPG. Berdasarkan perhitungan redaksi, rata-rata satu SPPG melayani sekitar 2.200 penerima atau di bawah batas 3.000.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia untuk Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (APGI3T) Gardian Muhammad menilai batasan Rp3.000 perlu ditinjau ulang agar bisa diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Dapur di daerah terpencil umumnya melayani lebih sedikit penerima, sehingga biaya per penerima cenderung lebih tinggi.

APGI3T mengatakan kewajiban kendaraan dapat meningkatkan kebutuhan modal mitra untuk pembelian, pemeliharaan, pajak, asuransi, dan penyusutan aset. Pengeluaran tersebut dapat mengganggu arus kas dan kelangsungan operasional dapur.

Asosiasi meminta BGN memberikan masa transisi agar perubahan tidak merusak rencana investasi yang sudah ada. Mereka juga meminta skema sewa, kepemilikan atau kerjasama dengan penyedia transportasi lokal sesuai kondisi daerah.

Kendaraan juga akan menjadi pos belanja terbesar BGN pada tahun 2025. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diolah GoodStats mencatat belanja kendaraan BGN sebesar Rp1,39 triliun dari total Rp6,2 triliun. Belanja tersebut sebagiannya adalah 21.801 unit sepeda motor untuk operasional Kepala SPPG. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hingga April 2026 sepeda motor tersebut belum didistribusikan secara resmi. (RHU)