Oleh: Bapak Nanda Saputra, M.Pd.
INSIDEN Tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, di tengah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025, telah membuka kembali luka lama bangsa ini. Demokrasi di Indonesia yang seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, masih sering dirusak oleh kekerasan dan ketidakadilan.
Kematian Affan bukan sekedar angka dalam statistik korban aksi massa. Ia adalah potret nyata seorang anak bangsa yang berjuang mencari nafkah, namun malah menjadi korban dalam pusaran konflik antara masyarakat yang menuntut keadilan dan penguasa yang sibuk menjaga legitimasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa ini bukan hanya sekedar hilangnya satu nyawa, melainkan simbol runtuhnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, lemahnya etika politik dalam menangani aspirasi masyarakat, dan krisis moral yang semakin menganga. Timbul pertanyaan mendasar: sampai kapan kekerasan akan menjadi jawaban atas suara masyarakat?
Luka Demokrasi: Ketika Kehidupan di Jalanan Murah
Sejak era reformasi, demonstrasi menjadi bagian dari ekspresi masyarakat dalam mengawasi jalannya negara. UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun, setiap kali masyarakat turun ke jalan, gambaran gas air mata, satpam, dan booming kendaraan taktis selalu menghantui mereka.
Peristiwa yang merenggut nyawa Affan ini mengingatkan kita bahwa demokrasi masih rapuh. Hak untuk berbicara belum sepenuhnya dilindungi dan seringkali ditanggapi dengan tindakan represif. Padahal, demokrasi bukan sekedar pemilu lima tahunan, tapi juga ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tanpa takut kehilangan nyawa.
Tragedi ini juga mengungkap fakta bahwa nyawa masyarakat biasa begitu murah dalam situasi seperti ini. Sosok Affan bukanlah pejabat, bukan juga elite. Ia adalah bagian dari sekelompok orang yang setiap hari berjuang dengan keringat di jalanan. Kehilangannya harus menyentuh hati nurani siapa pun yang masih percaya pada kemanusiaan.
Akar Demo: Ketidakadilan dan Keserakahan
Gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus lalu tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini lahir dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Kenaikan harga-harga, kebijakan ekonomi yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat kecil, dan dugaan praktik korupsi di kalangan penguasa memicu ledakan kemarahan masyarakat.
Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dalam sebuah unggahan menulis dengan tegas:
“Yang salah adalah pejabat korup yang bermain politik dan ekonomi serakah. Itu biang keladinya. Jangan bentrok petugas di lapangan dengan masyarakat yang menuntut dan menjalankan hak konstitusionalnya.”
(Kompas, 30 Agustus 2025)
Kutipan ini menegaskan bahwa akar dari aksi demonstrasi bukan semata-mata niat masyarakat untuk menghancurkan, melainkan kekhawatiran akan praktik keserakahan. “Greedynomics” bukan sekedar istilah, melainkan gambaran realitas bahwa politik dan ekonomi seringkali dikendalikan oleh segelintir orang yang mengeksploitasi rakyat.
Ketika keadilan ekonomi semakin tidak terjangkau, ketika suara rakyat diabaikan, maka turun ke jalan menjadi pilihan terakhir. Namun, alih-alih terdengar, suara tersebut justru ditanggapi oleh kendaraan taktis yang melindas nyawa warga.
Antara Orang Marah dan Pejabat yang Terjepit
Tragedi Affan juga menunjukkan rapuhnya hubungan antara masyarakat dan penguasa. Di satu sisi, wajar jika masyarakat marah.
Sabar dan jernih dalam melihat kejadian. Mereka yang berdemonstrasi dan marah-marah tidak bisa disalahkan dan akan ditindak secara represif karena menyampaikan aspirasinya dalam menegakkan keadilan, tulis Mahfud MD.
Namun di sisi lain, petugas di lapangan juga kerap menjadi pihak yang terjebak.
