Jayapura, RakyatPos.id – Anggota DPR Kikori, Soroi Eoe, mengimbau seluruh instansi pemerintah yang terlibat dalam proyek LNG Papua di Provinsi Teluk untuk bekerja sama dengan pemilik lahan untuk memastikan proyek tersebut berjalan dan terlaksana.
Berbicara dalam pertemuan konsultasi pemangku kepentingan dengan pemilik lahan di Teluk hari ini, Eoe mengakui adanya kesalahpahaman antara pemilik lahan dan instansi pemerintah terkait, seperti dikutip RakyatPos.id dari laman tvwan.com.pg Rabu (19/8/2026).
Meski demikian, ia mengimbau semua pihak mengesampingkan perbedaan yang ada dan tetap bersatu dalam upaya mewujudkan proyek LNG Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus bersatu dan mewujudkan proyek yang sangat penting ini,” katanya.
Saya menghimbau kepada lembaga pemerintah untuk bersikap realistis dan bekerja sama dengan pemilik lahan yang terkena dampak untuk mewujudkan proyek ini,” tambahnya.
Eoe mengatakan kerja sama antara pemerintah, pemilik tanah, dan pemangku kepentingan utama lainnya sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan dan memastikan proyek tersebut dapat berjalan.
Dia meminta semua pemangku kepentingan untuk fokus pada kepentingan masyarakat Teluk dan bekerja sama untuk mewujudkan proyek yang telah lama ditunggu-tunggu ini.
Menteri Urusan Pemerintah Provinsi dan Daerah serta Anggota Parlemen Kikori, Soroi Eoe, mengkritik Pemerintah Provinsi Teluk dan Badan Perminyakan Nasional karena diduga mempolitisasi proyek LNG Papua di Provinsi Teluk.
Berbicara pada pertemuan pemangku kepentingan dengan pemilik lahan yang terkena dampak pada Selasa (18/8/2026), Menteri Eoe mengatakan bahwa isu-isu yang diangkat oleh NPA dan Administrasi Provinsi Teluk menghindari perlunya keterlibatan langsung dengan pemilik lahan dan mengatasi isu-isu yang mempengaruhi kemajuan proyek.
Ia mengatakan bahwa pemilik tanah harus diberi kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung dan melakukan diskusi yang bermakna dengan pihak berwenang terkait.
Menteri Eoe juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai tunjangan bagi pemilik lahan dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ia memperingatkan para pemilik tanah agar tidak membandingkan proyek LNG Papua dengan perjanjian pemilik tanah LNG PNG lainnya, dengan mengatakan bahwa kedua proyek tersebut didirikan dalam kondisi ekonomi yang berbeda dan oleh karena itu harus diperlakukan secara terpisah.
Eoe menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan mengatasi permasalahan yang belum terselesaikan untuk memastikan proyek LNG Papua berjalan demi kepentingan pemilik lahan yang terkena dampak dan negara.
Lanjutkan Membaca
