Jayapura, RakyatPos.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memaparkan program “KOHARUSSEHAT” yaitu program ketahanan kesehatan di wilayah Papua Tengah pada Konferensi Leimena 2026 yang berlangsung di Sasana Widya BRIN, Jakarta, 27 hingga 29 Juli 2026.
Konferensi Leimena 2026 merupakan ruang kolaborasi nasional untuk memperkuat transformasi pelayanan kesehatan primer melalui penerapan Integritas Pelayanan Kesehatan Primer.
Konferensi ini mempertemukan pemerintah, akademisi tenaga kesehatan, organisasi profesi, mitra pembangunan dan masyarakat untuk berbagi praktik hasil inovasi dan pembelajaran dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, berpusat pada masyarakat dan berbasis siklus hidup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dr. Agus yang mewakili pemerintah provinsi dalam paparannya menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah beroperasi dalam ekosistem yang sangat kompleks.
Kelancaran fasilitas kesehatan di wilayah ini dikelilingi oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan. Tantangan geografis, fluktuasi keamanan, dan lanskap sosial budaya.
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat layanan primer saat ini sangat timpang. Dari total 150 Puskesmas, hanya 12 persen atau 18 Puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan (nakes) yang lengkap.
Krisis ini semakin nyata mengingat 44,7 persen Puskesmas beroperasi tanpa dokter umum, dan 84,7 persen tidak memiliki dokter gigi.
Di tengah keterbatasan tersebut, percepatan kualitas fisik dan legalitas terus dikebut, dimana saat ini sudah terdaftar 127 Puskesmas dan 73 Puskesmas diantaranya sudah terakreditasi.
Menyikapi kenyataan ekstrim tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui payung visi dan misi program prioritas Gubernur Meki Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos, M.Si “BANGKIT Papua Tengah” terus melakukan terobosan-terobosan revolusioner.
Inovasi arsitektur kesehatan bernama “KOHARUSEHAT” resmi dipresentasikan pada konferensi bergengsi Leimena 2026 di Sasana Widya BRIN, Jakarta, pada tanggal 27 hingga 29 Juli 2026.
Dokter Agus, lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Pelayanan Primer (Sp.KKLP) Universitas Indonesia ini menegaskan, wilayah Papua Tengah kini melakukan lompatan transformasi dengan menggeser paradigma lama.
Ia memastikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak lagi hanya disalurkan ke hilir untuk mengobati masyarakat sakit.
Arsitektur “KOHARUSEHAT” didukung oleh tiga pilar kebijakan utama: Pilar Hulu (Fokus Pencegahan dan Promotif): Secara proaktif menerapkan Integrasi Pelayanan Primer (ILP) untuk menjaga kesehatan masyarakat yang sehat.
Pilar Tengah (Perlindungan Akses Medis): Optimalisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi penuh dengan ekosistem Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.
Pilar Hilir (Jaring Pengaman Darurat): Menjadi jaring pengaman Pemerintah Provinsi untuk membiayai kasus-kasus darurat medis yang tidak ditanggung (not cover) oleh skema BPJS.
Dikatakannya, keberhasilan ILP sangat bergantung pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kabupaten/kota. Menurut Dr Agus, terbatasnya ruang fiskal membuat kabupaten di wilayah 3T tidak mungkin dibiarkan berjalan sendiri.
“Kami tidak mau bersembunyi di balik alasan pembatasan kewenangan otonomi daerah. Pemprov justru hadir langsung memberikan dukungan dana strategis yang bersumber dari APBD Provinsi sebagai buffer (pendukung) agar pelayanan tidak berhenti,” kata Dr.
Menurut mantan Direktur RSUD Paniai ini, langkah tersebut dimulai dengan pendirian delapan Puskesmas Percontohan ILP pada tahun 2025, antara lain Topo, Wanggar, Sinak, Bilogai, Mulia, Waghete, Moanemani dan Enarotali, kemudian disusul delapan Puskesmas baru pada tahun 2026.
Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, kata dr Agus, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menyuntikkan dana khusus melalui empat inisiatif utama. Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan dan posyandu bernilai miliaran rupiah setiap tahunnya agar tenaga kesehatan betah melayani.
Modernisasi Peralatan Diagnostik, termasuk mesin laboratorium otomatis (Spin
Solusi Evakuasi Cepat: Pengadaan Ambulans Speedboat laut dan Ambulans Double Cabin 4×4 untuk menembus medan pegunungan terjal.
Panel Surya (Solar Cell): Menjamin kemandirian energi sehingga pengoperasian peralatan kesehatan digital dan rantai dingin penyimpanan vaksin tetap terjaga di wilayah yang tidak ada aliran listrik PLN 24 jam.
Untuk mengatasi ketidakmungkinan membangun Pustu fisik di setiap desa dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi meluncurkan inovasi budaya PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS).
Inovasi cerdas ini tidak hanya memberdayakan perempuan Dasawisma PKK, namun juga langsung merangkul tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai kader penggerak utama.
Bersama-sama, mereka berfungsi sebagai pemantau harian dari pintu ke pintu di lingkungan masing-masing. Strategi kolaboratif ini berhasil menjadikan setiap cluster rumah warga menjadi “Life Center” yang berakar pada budaya dan diterima dengan penuh kepercayaan oleh masyarakat pedesaan.
Untuk menjaga api dedikasi kader dan tenaga kesehatan di pedalaman, lanjut dr Agus, afirmasi lintas departemen sangat penting.
“Kesehatan tidak bisa berjuang sendirian. Kita berkolaborasi agar para tenaga kesehatan dan kader mendapatkan perumahan yang layak dan sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, Solar Cell dari ESDM, dan akses internet Starlink dari Kominfo,” ujarnya.
Selain infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan ekonomi mereka juga diperkuat melalui distribusi benih ubi jalar, sayuran, ikan, dan hewan ternak (ayam/babi) dari instansi terkait.
Bantuan produktif ini mempunyai efek ganda yaitu menurunkan angka stunting di meja makan para kader sendiri, serta mendongkrak perekonomian keluarga ketika kelebihan hasil panen dijual.
Bertepatan dengan momentum Konferensi Leimena, Dokter Agus mengusulkan terobosan kebijakan struktural kepada perwakilan Kementerian Kesehatan. Rendahnya kepadatan penduduk di pedalaman disebut-sebut membuat kapitasi menjadi sangat kecil.
“Kami mengusulkan 'Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi' yang dijamin APBN, mengadopsi keberhasilan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kesejahteraan tenaga kesehatan harus diukur dari kompetensi dan dedikasinya, bukan kepadatan penduduk. Ini solusi permanen untuk mengakhiri eksodus tenaga kesehatan dari daerah 3T,” ujarnya.
Ia menegaskan, puncak dari komitmen perlindungan ini adalah dukungan nyata terhadap gizi masyarakat. Pendidikan gizi tidak akan ada artinya tanpa adanya daya beli.
Oleh karena itu, sebagai wujud nyata visi BANGKIT Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley melaksanakan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp350.000 per anak (usia 0-4 tahun) setiap bulannya. Bantuan ini mendanai langsung 1.000 Hari Pertama Kehidupan anak-anak Papua Tengah.
“Langkah kecil untuk deteksi dini adalah lompatan besar ke depan. Bersama ILP dan inovasi berkelanjutan, kita akan wujudkan Papua Tengah Sehat, Produktif, dan Kompetitif. Ko Harus Sehat,” kata dr Agus.
Lanjutkan Membaca
