Sentani, RakyatPos.id – Warga Kabupaten Nduga, Provinsi Pegunungan Papua menilai, terjadi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut selama beberapa waktu terakhir. Mereka pun mengancam akan menutup akses transportasi ke sana jika situasi terus berlanjut.
Warga Nduga mengimbau Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga atau DPRK untuk selalu berada di daerah, menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat, serta mempercepat pengisian struktur pemerintahan yang masih lowong.
Desakan itu disampaikan ratusan warga yang tergabung dalam Tim Gerakan Solidaritas Peduli dan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Nduga saat menggelar aksi damai di Bundaran Lintas Kota Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Jumat (24/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Umum Aksi Remes Ubruangge mengatakan, aksi tersebut berlangsung mulai pukul 08.30 Waktu Papua (WP) hingga sekitar pukul 13.00 WP, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lambatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sejak kepala daerah terpilih dilantik pada tahun 2025.
“Kami mendesak Ketua DPR Kabupaten Nduga segera meminta bupati kembali ke Kabupaten Nduga, dan menjalankan tugas pemerintahan bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Pemerintah harus hadir melayani masyarakat,” kata Ubruangge saat dihubungi RakyatPos.id melalui telepon selulernya, Jumat (24/7/2026).
Kata dia, masyarakat menilai sejumlah agenda pemerintah belum terlaksana, antara lain pelantikan sekretaris daerah definitif, kepala dinas definitif, anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan, bupati definitif, dan proses pemilihan kepala desa.
Menurut Ubruangge, tertundanya pengisian jabatan tersebut menyebabkan pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Nduga tidak maksimal.
“Kami ingin struktur pemerintahan segera dilengkapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal sesuai visi dan misi pemerintah daerah,” ujarnya.
Koordinator Lapangan Aksi Ropen Tabuni mengatakan, sedikitnya 900 warga Nduga terlibat dalam aksi damai tersebut. Mereka merupakan perwakilan dari berbagai kabupaten yang ada di sana. Aspirasi massa diterima Wakil Ketua II DPRK Nduga Nus Gamikmeya karena Ketua DPRK Karto Nigiri tidak ada di tempat.
Menurut Tabuni, masyarakat juga menilai DPRK belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami berharap DPRK menjalankan fungsi pengawasan dan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah agar berbagai permasalahan pemerintahan cepat terselesaikan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pelayanan yang tidak berjalan maksimal,” kata Ropen Tabuni.
Selain menyoroti sistem pemerintahan yang dinilai vakum, massa juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi keamanan di Kabupaten Nduga.
Mereka meminta pemerintah membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif sehingga warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, Tim Gerakan Solidaritas Peduli dan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Nduga menyampaikan enam tuntutan pokok, antara lain mendesak Ketua DPRK dan meminta Bupati segera kembali ke Nduga untuk mempercepat pelantikan pejabat definitif di lingkungan Pemkab Nduga, melengkapi struktur organisasi perangkat daerah, dan memperkuat koordinasi antara Bupati, DPRK, dan tim ahli agar pemerintahan berjalan normal.
Massa menyatakan akan mengambil langkah lanjutan jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Mereka menyatakan jika Ketua DPRK dan Bupati masih belum berada di Kabupaten Nduga dan tidak menindaklanjuti tuntutan masyarakat, maka mereka akan menutup seluruh akses masuk ke Kabupaten Nduga, baik melalui jalur udara maupun jalur sungai.
Pasca Pemerintah Dianggap Vakum, Warga Nduga Ancam Tutup Akses Transportasi pertama kali muncul di RakyatPos.id Papua.
