RakyatPos.id – Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN langsung menuai kritik. CELIOS menilai Program Makan Bergizi Gratis berisiko dipolitisasi dan menjadi mesin pengumpul suara menjelang pemilu 2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengangkatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik dari para ekonom.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menyeret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kepentingan politik jelang pemilu 2029.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan masuknya tokoh politik di pucuk pimpinan BGN tidak menjawab permasalahan mendasar yang selama ini menjadi perhatian publik, yakni perbaikan tata kelola kelembagaan dan penguatan pengawasan penggunaan anggaran.
Menurut Bhima, pemerintah sebenarnya memilih pendekatan politik dibandingkan penguatan kepemimpinan yang fokus pada tata kelola dan aspek teknis pelaksanaan program gizi nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola dan pemberantasan korupsi internal di BGN secara serius sebenarnya sudah selesai dengan menunjuk orang-orang politik, kata Bhima.
CELIOS menilai latar belakang Sudaryono sebagai salah satu elite Partai Gerindra berpotensi menimbulkan persepsi bahwa BGN sudah tidak sepenuhnya berdiri sebagai lembaga profesional yang menjalankan program pelayanan publik, namun rentan dikaitkan dengan kepentingan politik.
Bhima bahkan mewanti-wanti risiko Program Makan Bergizi Gratis menjadi instrumen politik atau pig barel, yakni pemanfaatan program pemerintah untuk membangun dukungan pemilu.
“Yang terjadi MBG berperan sebagai tong babi, sebagai tong babi untuk mengumpulkan suara Pemilu 2029 karena orangnya berpolitik, bukan ahli gizi yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan jumlah penerima manfaat yang sangat besar dan melibatkan APBN dalam jumlah besar.
Menurut CELIOS, program sebesar ini memerlukan tata kelola yang kuat, transparan, dan dipimpin oleh sosok yang mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
CELIOS juga menilai pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan internal setelah berbagai permasalahan yang sebelumnya muncul.
Namun penunjukan tokoh politik dinilai mampu menimbulkan keraguan baru terhadap independensi lembaga tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan penunjukan Sudaryono didasarkan pada pengalamannya di bidang pertanian dan keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan Program MBG.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Pertanian mempunyai peran penting dalam menjamin pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Namun CELIOS menegaskan alasan tersebut belum cukup menghapus kekhawatiran masyarakat terhadap potensi politisasi BGN.
Menurut lembaga tersebut, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi pangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah untuk menjaga program tersebut bebas dari kepentingan pemilu.
Dengan anggaran yang besar dan jangkauan penerima manfaat yang luas, CELIOS mengingatkan BGN agar tidak menjadi alat politik yang digunakan untuk membangun basis dukungan menjelang pemilu 2029.
Menurut Bhima, kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga tersebut.
