RakyatPos.id -Sidang pengusutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap enam pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digelar di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP), Jakarta, Selasa 21 Juli 2026.
Kasus ini berkaitan dengan pengurusan dokumen pencalonan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019. Sidang tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 11-PKE-DKPP/VII/2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan RMOL di lokasi, sidang Perkara Nomor 11-PKE-DKPP/VII/2026 hanya dipimpin oleh empat anggota DKPP. Mereka terdiri dari Ketua DKPP Heddy Lugito selaku Ketua Majelis Pemeriksa, serta tiga anggota dewan yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Satu anggota DKPP lainnya, Tio Aliansyah, tak hadir dalam persidangan. Dalam sidang tersebut, panel tidak memberikan alasan ketidakhadirannya.
Pelapor dalam kasus ini, Bonatua Silalahi, hadir didampingi dua kuasa hukumnya, Muhammad Joni dan Muhammad Faisal Lubis. Pelapor juga menghadirkan saksi Michael Sinaga yang merupakan jurnalis media Sentana.
Terdakwanya adalah enam pimpinan KPU RI yakni Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan lima anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Parsadaan Harahap.
Sidang tersebut juga dihadiri pihak terkait yakni Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja beserta empat anggota Bawaslu yakni Totok Hariyono, Puadi, Lolly Suhenty, dan Herwyn JH Malonda. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Selanjutnya saya mempersilakan pelapor membaca pokok-pokok pengaduannya,” kata Heddy Lugito usai semua pihak memperkenalkan diri.
Dalam persidangan, Heddy tidak menjelaskan alasan Tio Aliansyah tidak masuk dalam majelis pemeriksa.
Tio Aliansyah diketahui menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran etik dalam kasus penggunaan helikopter yang melibatkan Anggota KPU RI Parsadaan Harahap.
Tio juga ikut dalam penerbangan tersebut dan menurut informasi DKPP, sempat dimintai klarifikasi sebagai pihak yang diperiksa dalam proses yang dilakukan secara tertutup.
Sebelumnya, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan DKPP belum mengetahui mekanisme penonaktifan anggota yang menghadapi proses dugaan pelanggaran etik.
Namun sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), meminta Tio Aliansyah diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses pemeriksaan etik berlangsung.
