SYDNEY, 6 Desember (Reuters) – Australia pada Sabtu memberlakukan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap empat pejabat di pemerintahan Taliban Afghanistan atas apa yang disebutnya sebagai situasi hak asasi manusia yang memburuk di negara itu, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan para pejabat tersebut terlibat “dalam penindasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta merusak pemerintahan yang baik atau supremasi hukum” di negara yang dikuasai Taliban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Australia adalah salah satu dari beberapa negara yang pada Agustus 2021 menarik pasukannya keluar dari Afghanistan, setelah menjadi bagian dari pasukan internasional pimpinan NATO yang melatih pasukan keamanan Afghanistan dan melawan Taliban selama dua dekade setelah pasukan yang didukung Barat menggulingkan militan Islam dari kekuasaan.
Taliban, sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan, telah dikritik karena sangat membatasi hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan melalui larangan pendidikan dan pekerjaan.
Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan, sejalan dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan adat istiadat setempat.
Wong mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi tersebut menargetkan tiga menteri Taliban dan ketua hakim kelompok tersebut, dan menuduh mereka membatasi akses bagi anak perempuan dan perempuan “untuk pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik”.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari kerangka baru pemerintah Australia yang memungkinkan mereka untuk “secara langsung menerapkan sanksi dan larangan perjalanan untuk meningkatkan tekanan terhadap Taliban, yang menargetkan penindasan terhadap rakyat Afghanistan”, kata Wong.
Australia menampung ribuan pengungsi, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dari Afghanistan setelah Taliban mengambil kembali kekuasaan di negara Asia Selatan yang hancur akibat perang tersebut, di mana sebagian besar penduduknya kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.
(Laporan oleh Sam McKeith di Sydney; Disunting oleh Edmund Klamann)
