Purbaya Dicopot Usai Reformasi Pajak dan Bea Cukai, Ada Apa?

RakyatPos.id – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan terjadi hanya beberapa hari setelah ia merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya kemudian mengakui, reshuffle tersebut ada kaitannya dengan pencopotannya, meski ia tidak menyebut hal itu sebagai satu-satunya faktor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saya kira ada sebagian, kata Purbaya usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditanya apakah pergantiannya terkait perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut bagian mana dari kebijakan tersebut yang berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya melakukan perombakan besar-besaran pada Kamis (10/9/2026). Saat itu, sekitar 400 pejabat Kementerian Keuangan menjalani rotasi atau mutasi.

Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 50 orang pejabat eselon II dan 350 orang pejabat eselon III. Pejabat yang terkena dampak rotasi dan mutasi tersebut antara lain sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Langkah tersebut menjadi salah satu kebijakan besar Purbaya semasa menjabat Menteri Keuangan. Namun saat melakukan reshuffle, Purbaya menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari proses organisasi agar Kementerian Keuangan bekerja lebih baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan.

Empat hari setelah reshuffle, posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan berubah. Presiden Prabowo Subianto menggantikannya dengan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).

Pergantian yang terjadi tak lama setelah perombakan pejabat Kementerian Keuangan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai keterkaitan kedua peristiwa tersebut. Purbaya kini memberikan sedikit pencerahan dengan mengakui adanya perombakan ratusan pejabat memang menjadi salah satu faktor terkait pencopotannya.

Meski begitu, Purbaya tidak membeberkan faktor lain yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Ia memilih menyampaikan penjelasan terkait pergantian Menteri Keuangan kepada Presiden.

Itu hak prerogratif Presiden, kita ikuti saja, kata Purbaya.

Jawaban tersebut berarti hubungan perombakan pejabat Kementerian Keuangan dengan pergantian Menteri Keuangan masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Purbaya hanya membenarkan bahwa reshuffle tersebut hanya terkait sebagian, tanpa menjelaskan apakah ada kendala khusus dalam proses rotasi dan mutasi pejabat.

Sementara itu, perombakan sebelumnya yang dilakukan Purbaya tidak hanya menyentuh satu unit kerja saja. Keterlibatan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat kebijakan ini menjadi perhatian karena kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam penerimaan negara.

Purbaya juga tidak menyebutkan secara spesifik pelanggaran atau permasalahan yang menjadi alasan perombakan pejabat pajak dan bea cukai. Oleh karena itu, keterkaitan antara kebijakan ini dengan penggantinya masih sebatas pengakuan bahwa “sebagian” memang ada.

Belum bisa disimpulkan pergantian Purbaya hanya disebabkan oleh perombakan 400 pejabat Kementerian Keuangan. Namun pengakuan Purbaya yang menyebut kebijakan tersebut terkait pencopotannya membuat rangkaian peristiwa 10 hingga 15 September 2026 menjadi sorotan.