RakyatPos.id – Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, keberadaan tokoh-tokoh yang masih memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya perlu dibaca dinamika politik menjelang Pilpres 2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selamat menilai hubungan politik antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Prabowo Subianto belum sepenuhnya terputus. Ia menduga Jokowi masih membutuhkan Prabowo untuk menghadapi dinamika politik menjelang 2029, terutama karena kekhawatiran dukungan politik terhadap keluarga Jokowi bisa berubah.
“Jokowi masih membutuhkan Prabowo untuk Pilpres 2029 karena dirasa berpotensi ditinggalkan,” kata Selamat Ginting di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (16/9/2026).
Ia kemudian meminta masyarakat melihat posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari konfigurasi politik tersebut. Menurut Selamat, politik yang dilakukan Jokowi hingga saat ini tidak bisa dibaca sebagai sikap meninggalkan arena kekuasaan.
“Harus dibaca dulu casing Gibran. Politik Jokowi sampai saat ini belum mau turun dari kursi kepresidenan,” ucapnya.
Dalam pandangan Selamat, posisi Kapolri dan Jaksa Agung penting mengingat sejumlah kasus hukum yang kini tengah menyita perhatian publik.
Dia mencontohkan kasus terkait persoalan ijazah Joko Widodo. Menurut dia, penanganan kasus ini secara politis dan hukum bisa berbeda jika ada pergantian Kapolri atau Jaksa Agung.
“Saya kira kasus ijazah akan berbeda penanganannya jika ada pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Penanganannya akan berbeda,” ujarnya.
Ucapan selamat juga menyoroti lamanya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Listyo diangkat menjadi Kapolri pada November 2021 dan terus menjabat di pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, ia ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Idham Azis.
Kesinambungan posisi Listyo Sigit dari era Jokowi hingga pemerintahan Prabowo sebelumnya juga menjadi bahan analisis Selamat Ginting. Dalam sejumlah pernyataannya, ia mengaitkan posisi Kapolri dengan dinamika relasi kekuasaan dan reformasi kepolisian.
Selamat kemudian mengingatkan agar Prabowo mempertimbangkan kembali konfigurasi kekuasaan di kalangan penegak hukum.
Menurutnya, jika Prabowo tidak melakukan perombakan kabinet dan mengganti Kapolri, ada risiko politik yang harus diperhatikan.
“Kalau tidak dilakukan reshuffle kabinet, termasuk mengganti Kapolri, saya kira Prabowo membesarkan anak harimau yang akan menerkam,” kata Selamat.
Analisis terhadap posisi Kapolri bukanlah hal baru bagi Selamat. Pada Juni 2026, ia juga menyoroti kemungkinan masa jabatan Listyo Sigit bisa diperpanjang jika ada perubahan aturan usia pensiun perwira. Saat itu Selamat mempertanyakan kemungkinan seorang Kapolri bisa bertahan lama di posisi tersebut dan mengaitkannya dengan dinamika politik menuju tahun 2029.
Sementara itu, pada September 2025 Selamat juga menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo dan pimpinan Polri dalam agenda reformasi kepolisian. Ia menilai langkah Prabowo yang menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Reformasi Keamanan Masyarakat dan Kepolisian merupakan sinyal bahwa Presiden ingin memiliki kontrol lebih besar terhadap agenda reformasi kepolisian.
Bagi Selamat, keputusan Prabowo untuk mempertahankan atau mengganti para pejabat strategis tersebut pada akhirnya akan menjadi bagian penting dalam arah konsolidasi kekuasaan pemerintahannya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
