RakyatPos.id -Munculnya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dinilai merupakan ancaman serius terhadap prinsip supremasi hukum. Negara diminta hadir untuk mencegah emosi massa menggantikan peran penegak hukum.
Hal tersebut antara lain disampaikan pakar hukum Prof Henry Indraguna menanggapi peristiwa terduga pencuri ayam yang dibunuh massa di Bali dan bentrokan baru-baru ini di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, dugaan tindak pidana yang dilakukan korban tidak serta merta memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan kekerasan kolektif.
Fenomena ini hendaknya tidak dianggap sebagai keadilan kerakyatan, melainkan merupakan ancaman serius terhadap prinsip negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kata Prof Henry dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 Juli 2026.
Guru Besar Unissula Semarang ini menjelaskan, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap mempunyai hak asasi untuk diproses secara adil melalui polisi, kejaksaan, dan pengadilan.
“Perbuatan pemukulan, mengarak, mempermalukan, bahkan menghilangkan nyawa merupakan pelanggaran hukum pidana dan juga hak asasi manusia. Alasan korban diduga mencuri, sama sekali tidak menghapus kejahatan pelaku pemukulan,” tegas pakar DPR RI itu.
Henry yang juga Dewan Pengawas Badan Hukum Advokasi & Hak Asasi Manusia DPP Partai Golkar menyoroti akar permasalahan kekerasan massal, mulai dari tekanan ekonomi, kemiskinan, hingga terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.
“Kemiskinan bukan menjadi pembenaran untuk melakukan kejahatan, tapi juga bukan menjadi alasan massa melakukan pembunuhan. Ketika masyarakat merasa negara lamban, timbullah emosi yang mengubah supremasi hukum menjadi supremasi massa,” tuturnya.
Sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Henry mendesak pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga menciptakan kondisi perekonomian yang tidak membuat masyarakat terjerumus ke dalam siklus kriminalitas.
“Negara harus menindak tegas pelaku kekerasan tanpa kompromi, sekaligus memperkuat pengentasan kemiskinan dan literasi hukum. Negara yang berwibawa adalah negara yang mampu mencegah masyarakatnya merasa perlu untuk menghukum diri sendiri,” tutupnya.
