Pakistan: Kami tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata Hamas. Peran kami adalah untuk mempromosikan perdamaian

- Jurnalis

Minggu, 28 Desember 2025 - 05:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pusat Informasi Palestina

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar mengatakan bahwa negaranya siap untuk berpartisipasi dalam upaya internasional apa pun untuk menjaga perdamaian di Jalur Gaza, dan menekankan bahwa partisipasi ini – jika terjadi – tidak termasuk perlucutan senjata gerakan Hamas.

ADVERTISEMENT

paralax

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dar menjelaskan, dalam konferensi pers yang diadakan di ibu kota, Islamabad, hari ini, Sabtu, bahwa posisi kepemimpinan sipil dan militer di Pakistan “jelas dan tegas” mengenai masalah ini, dan menekankan bahwa Islamabad “tidak akan pergi ke Gaza untuk memaksakan perdamaian, tetapi hanya untuk memperkuatnya.”

Menteri Luar Negeri Pakistan menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata di Gaza, yang ditandatangani di Sharm El-Sheikh Oktober lalu, dan menekankan bahwa negaranya mengutuk dan menolak pelanggaran tersebut.

Ia juga menekankan bahwa rencana Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza hanya dilaksanakan secara terbatas, dan menunjukkan bahwa dua puluh poin yang terkandung dalam rencana tersebut tidak sepenuhnya tercapai.

Sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, Israel terus melanggar perjanjian yang mengakhiri perang pemusnahan di Jalur Gaza, dengan tercatat sekitar 738 pelanggaran, yang mengakibatkan kematian 410 warga Palestina dan melukai 1.134 lainnya, menurut data resmi.

Perjanjian tersebut telah mengakhiri perang genosida yang dilancarkan oleh Israel dengan dukungan Amerika pada tanggal 7 Oktober 2023, yang berlangsung selama hampir dua tahun, menyebabkan sekitar 71.000 martir Palestina dan lebih dari 171.000 orang terluka, selain kehancuran luas yang mempengaruhi sekitar 90% infrastruktur sipil, sementara PBB memperkirakan biaya rekonstruksi sekitar 70 miliar dolar.

JetMedia Digital Agency

Berita Terkait

Kasus Penganiayaan Anak di Aceh Timur, Haji Uma Minta Jaksa Hati-Hati Menyusun Dakwaan
Antara Undang-undang tahun 1969 dan Pemilihan Anggota Dewan New Guinea tahun 1961
Heboh Mall Besar di Jakarta dan Surabaya Ramai Pasang Pagar Tinggi, Ada Apa?
Tunjangan Kinerja TNI Meningkat, Berikut Rinciannya dari Prajurit hingga Jenderal Bintang 4
Mensesneg Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Awal Agustus
Warga Korowai Dikabarkan Kabur, Tiga Tewas Tertembak
Kaesang Ingin Buktikan Pengaruh Jokowi dan 'Goyangkan' Suara PDIP di Jateng V
Ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Satuan Anggota Polri Diduga Bocorkan Sprinlidik, Peras Bupati Pemalang hingga Rp 2 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:59 WIB

Kasus Penganiayaan Anak di Aceh Timur, Haji Uma Minta Jaksa Hati-Hati Menyusun Dakwaan

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:46 WIB

Antara Undang-undang tahun 1969 dan Pemilihan Anggota Dewan New Guinea tahun 1961

Jumat, 31 Juli 2026 - 00:18 WIB

Heboh Mall Besar di Jakarta dan Surabaya Ramai Pasang Pagar Tinggi, Ada Apa?

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:28 WIB

Tunjangan Kinerja TNI Meningkat, Berikut Rinciannya dari Prajurit hingga Jenderal Bintang 4

Kamis, 30 Juli 2026 - 21:18 WIB

Mensesneg Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Awal Agustus

Berita Terbaru