RakyatPos.id – Bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berada di Desa Fatufia, Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan beroperasi di dalam kawasan industri PT IMIP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski melayani penerbangan domestik, namun operasional bandara ini lekat dengan kepemilikan dan pengelolaan kawasan industri nikel besar.
PT IMIP sendiri didirikan pada 19 September 2013 dengan luas konsesi sekitar 2.000 hektar. Perusahaan ini bukan sekadar pengelola kawasan industri biasa.
IMIP menaungi puluhan entitas yang memproduksi nikel pig iron, baja tahan karat, baja karbon, ferrokrom, dan bahan baku baterai listrik, menjadikannya jaringan industri nikel terintegrasi terbesar di Asia Tenggara.
Mayoritas saham IMIP dikuasai investor Tiongkok
Berdasarkan catatan resmi, pemegang saham terbesar PT IMIP adalah Shanghai Decent Investment Group dengan porsi 49,69 persen.
Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Tsingshan Holding Group, raksasa produsen baja dan nikel asal China yang masuk ke Indonesia pada tahun 2009.
Tsingshan juga mengelola anak perusahaan lain seperti PT Tsingshan Steel Indonesia dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang memiliki smelter dan fasilitas produksi nikel terintegrasi di kawasan Morowali.
Selain Shanghai Decent Investment, kepemilikan PT IMIP juga terbagi kepada PT Sulawesi Mining Investment (25%) dan PT Bintang Empat Investama (25,31%).
Menariknya, Bintang Empat Investama juga memiliki afiliasi dengan Tsingshan Group, semakin menegaskan dominasi investor Tiongkok di kawasan ini.
Kawasan industri ini tidak hanya menjadi sentra produksi nikel; Tsingshan juga membangun pembangkit listrik, fasilitas smelter, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung operasi skala besar.
Beberapa smelter bahkan menjadi sorotan media internasional akibat kecelakaan pada tahun 2023 yang menewaskan pekerjanya.
Keberadaan Bandara IMIP di kawasan ini juga memperkuat akses logistik internal, namun kontroversi muncul karena bandara tersebut disebut beroperasi tanpa pejabat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
Satgas PKH Ungkap Kejanggalan, Operasional Dianggap Berisiko
Melalui akun Instagram @satgaspkhofficial, mereka menyebut bandara di kawasan PT IMIP beroperasi tanpa petugas keamanan, bea cukai, dan imigrasi.
Kondisi ini dinilai rentan karena memungkinkan pesawat keluar masuk tanpa pengawasan.
Satgas juga menambahkan, Menhan merasa ada yang janggal saat tiba di lokasi.
Meski bandara ini dibangun dengan dana mandiri PT IMIP, namun setiap aktivitas penerbangan harus tetap mengikuti ketentuan negara.
Sedangkan berdasarkan data Kementerian Perhubungan, bandara tersebut sebenarnya berada dalam wilayah pengawasan Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Namun pengelolaan penuh tetap berada di tangan PT IMIP.***
