Pemerintah memperketat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp44 triliun, validasi penerima manfaat, dan peningkatan pengawasan operasional Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan, mencegah keracunan makanan, dan mengurangi risiko kejadian fatal dalam pelaksanaan program.
Langkah perbaikan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026), seperti dilansir Detik Finance. Efisiensi meliputi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), insentif yayasan, dana operasional SPPG, dan dual Virtual Account.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam implementasi transformasi MBG 2.0, penghematan anggaran menjadi salah satu langkah utama pemerintah dalam perbaikan pengelolaan program.
“Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya dengan menerapkan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan dual Virtual Account,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pangan.
Zulkifli menjelaskan, hasil efisiensi akan dikembalikan ke kas negara. Selain itu, setiap SPPG wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) untuk memastikan penggunaan anggaran operasional dapat dipantau secara transparan.
Ketentuan pelaporan ini disertai dengan sanksi penghentian pencairan dana bagi unit yang tidak memenuhi kewajiban administratif.
“SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan dicairkan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” tegas Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pangan.
Dari sisi operasional, BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG melalui tiga tahap untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta wilayah aglomerasi. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan unit lainnya masih memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.
Pemerintah telah menjadwalkan peresmian SPPG yang telah memenuhi kesiapan operasional pada minggu kedua bulan Desember.
BGN juga telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 kepada 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat. Tahap selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan data terkini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai dasar validasi penerima siswa.
Sedangkan SPS 4 akan menentukan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah melalui proses validasi.
Selain perbaikan anggaran dan pendataan, pemerintah juga menyoroti keamanan pangan. BGN mengembangkan sistem penyajian makanan prasmanan di sekolah dengan mengadopsi praktik program makanan sekolah yang telah diterapkan di sejumlah negara.
Evaluasi terhadap sistem akan digunakan untuk menyempurnakan pedoman operasional, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, serta mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan operasional SPPG juga akan diperkuat melalui pemeriksaan dan penilaian kelayakan oleh gugus tugas MBG daerah. BGN juga bersiap menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan kamera CCTV di seluruh SPPG untuk mendukung pengawasan program.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















