Jumat, 20 November 2026 – 04:00 WIB
Jakarta, VIVA – Proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sudah mulai memasuki tahap persiapan teknis. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi untuk mempersiapkan pemilihan dan pelantikan pejabat yang akan mengisi jabatan RI 2.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo Bawa Pulang Potensi Investasi Rp1.584 Triliun dari KTT APEC, Ada Tambahan Rp274 Triliun
Sejumlah agenda penting tengah ramai dibicarakan, mulai dari penyusunan aturan persidangan, mekanisme pemungutan suara, bentuk surat suara, hingga kemungkinan kendala yang mungkin timbul jika salah satu calon yang diusung Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengundurkan diri.
MPR menargetkan seluruh persiapan sudah rampung sebelum Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026. Dalam sidang tersebut, anggota MPR akan memilih salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Prabowo Tinggal Hitung Hari Serahkan Nama Dua Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran, Siapa Saja?
Perkembangan ini menjadi bagian penting dalam proses ketatanegaraan karena mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dilaksanakan pada pertengahan masa jabatan pemerintahan 2024-2029.
Panitia Ad Hoc MPR Mulai Bahas Aturan Pemilihan Wakil Presiden
![]()
Putin Sebut Indonesia Punya Ekonomi Terbesar dan Pertumbuhan Tercepat, Rusia Siapkan Perjanjian 2027
Panitia Ad Hoc MPR menggelar rapat pertamanya pada Kamis, 19 November 2026. Rapat ini merupakan langkah awal dalam merumuskan aturan teknis pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Panitia Ad Hoc dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Komite ini beranggotakan 36 orang yang berasal dari perwakilan Fraksi MPR dan Golongan DPD.
Dalam rapat tertutup pertama, Panitia Ad Hoc mulai membahas dua rancangan Ketetapan MPR (TAP). Rancangan pertama mengatur tentang mekanisme pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden, sedangkan rancangan kedua berkaitan dengan pengangkatan calon terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua Pengurus Harian Panitia Ad Hoc Benny K. Harman menjelaskan, hasil pembahasan nantinya akan disampaikan kepada pimpinan MPR dan rapat gabungan sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.
Penyusunan peraturan tersebut dilakukan secara matang karena proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi dalam praktik ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.
Mekanisme Pemungutan Suara dan Bentuk Surat Suara Masih Dibahas
Salah satu hal yang menjadi perhatian Panitia Ad Hoc adalah mekanisme pemilihan salah satu dari dua calon wakil presiden yang akan diajukan Prabowo ke MPR.
Halaman Berikutnya
Pada pembahasan awal, mekanisme voting atau pemungutan suara masih menjadi skema yang dipertimbangkan. Namun sejumlah aspek teknis dan kemungkinan situasi khusus masih perlu dirumuskan sebelum keputusan akhir diambil.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Editor tidak bertanggung jawab atas konten atau akibat yang timbul dari konten ini. Agregator artikel oleh Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency



















